Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Partai Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa, menangguhkan Mantan Presiden Jacob Zuma karena mendukung partai lain jelang pemilihan umum tahun ini.
“Zuma dan pihak lain yang tindakannya bertentangan dengan nilai dan prinsip kami akan dikeluarkan dari Kongres Nasional Afrika,” kata Sekretaris Jenderal ANC Fikile Mbalula pada hari Senin (29/1/2024), dilansir Al Jazeera.
Keputusan tersebut, yang sudah diperkirakan sebelumnya, akan dianggap sebagai tanda perpecahan.
ANC yang sudah lama menjadi partai dominan di Afrika Selatan, diperkirakan akan kehilangan kekuatannya.
Zuma adalah presiden keempat negara demokratis di Afrika Selatan.
Ia menjabat dari tahun 2009 hingga 2018, namun terpaksa mengundurkan diri karena tuduhan korupsi.
Ia menjadi terasing di partai yang pernah ia pimpin itu.
Pada bulan Desember lalu, Zuma menyatakan akan berkampanye untuk partai baru, uMkhonto We Sizwe (MK) atau Tombak Bangsa.
Nama itu diambil dari nama mantan sayap bersenjata ANC selama perjuangan anti-apartheid.
Mbalula mengatakan bahwa selain menskors Zuma, ANC dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan pemilu agar partai baru tersebut dicabut pendaftarannya dan mengajukan gugatan merek dagang untuk mendapatkan kembali nama tersebut.
“Pembentukan partai MK bukanlah suatu kebetulan,” kata Mbalula setelah pertemuan dengan Komite Eksekutif Nasional partai tersebut, yang dihadiri oleh Presiden Cyril Ramaphosa.
Baca juga: Afrika Selatan Dilanda Kerusuhan Mematikan sebagai Buntut Pemenjaraan Jacob Zuma
“Ini adalah upaya yang disengaja untuk menggunakan sejarah perjuangan bersenjata melawan rezim apartheid untuk memberikan kredibilitas terhadap agenda yang jelas-jelas kontra-revolusioner.”
Menurut laporan berita South African Broadcasting Corporation, Jacob Zuma memiliki waktu 48 jam untuk menanggapi penangguhan tersebut.
Pemilu Afrika Selatan 2024
Mengutip africacenter.org, Afrika Selatan akan menghadapi pemilu nasional yang paling tidak terduga di era pasca-apartheid pada tahun 2024.
Dalam setiap pemilu sejak tahun 1994, Kongres Nasional Afrika (ANC) berhasil mendominasi perolehan suara sehingga menghasilkan mayoritas mutlak di parlemen, sehingga partai tersebut dapat memilih presiden secara independen dan memulai legislasi.
Hal itu mungkin berubah selama siklus pemilu tahun ini.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa ANC mungkin menerima kurang dari 50 persen suara nasional untuk pertama kalinya.
Hal ini mencerminkan pola yang diamati dalam pemilu pemerintah kota dan daerah baru-baru ini.
Menurunnya popularitas ANC melanjutkan pola yang stabil yang terlihat sejak tahun 2007 dan disebabkan oleh persepsi meningkatnya tuduhan korupsi di dalam partai, keterisolasian ANC di kalangan masyarakat Afrika Selatan, dan buruknya penyediaan layanan yang dilihat dari pemadaman listrik bergilir.
Afrika Selatan juga terbebani dengan meningkatnya kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran kaum muda.
Lebih dari 60 persen anak berusia 15 hingga 24 tahun menganggur, dan banyak orang di kota-kota besar di Afrika Selatan kesulitan mendapatkan makanan yang cukup.
Sementara itu, partai-partai oposisi telah meningkatkan kapasitas, pengalaman, dan pengaruh mereka dalam membentuk koalisi.
Langkah itu memungkinkan mereka terus mengurangi mayoritas parlemen ANC dari waktu ke waktu.
Meskipun ANC menggantikan Jacob Zuma sebagai ketua partai pada tahun 2018 dengan Cyril Ramaphosa, yang membuka jalan baginya untuk memimpin partai tersebut dalam pemilu tahun 2019, ANC masih terpecah secara internal.
Meskipun Ramaphosa perlahan-lahan meningkatkan dukungannya dan akan kembali menjadi pengusung partai pada pemilu 2024, namun partai tersebut semakin terfragmentasi.
Baca juga: Tolak Putusan Mahkamah Internasional Terhadap Israel, Hakim Uganda Tidak Diakui Negaranya Sendiri
Dukungan Zuma terhadap partai baru, uMkhonto we Sizwe, merupakan tantangan langsung terhadap kepemimpinan Ramaphosa.
Pemilu Afrika Selatan akan digelar pada Mei-Agustus 2024.
Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh Majelis Nasional, majelis rendah Parlemen, dan biasanya merupakan pemimpin partai terbesar.
Konstitusi membatasi masa jabatan presiden untuk dua kali masa jabatan lima tahun.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)