Baca tanpa iklan
Sebagai catatan, wacana Israel mempersenjatai kelompok warga Palestina ini sebagai penjaga bantuan kemanusiaan yang masuk, muncul seminggu setelah puluhan warga Palestina tewas dalam insiden di mana massa mengepung konvoi truk bantuan yang memasuki Gaza utara dan tentara melepaskan tembakan.
Baca juga: AS Veto Pernyataan DK PBB yang Kutuk Israel Bantai Warga Palestina di Tragedi Tepung Berdarah
Israel cuci tangan ikut terlibat dalam tragedi yang dikenal dengan Flour Massacre tersebut meski sejumlah laporan dari lembaga internasional menyebut kalau IDF memang sengaja menembaki warga Palestina yang berkerumun di sekitaran truk pengangkut bantuan.
Upaya Israel mempersenjatai warga sipil Palestina untuk menjaga sendiri bantuan yang datang, dianggap sebagai taktik pecah belah.
Hamas menyatakan, Israel memanfaatkan situasi dengan merayu sejumlah klan dan keluarga di Gaza untuk mau menjadi satuan pengamanan (Satpam) atas bantuan yang masuk.
“Upaya Pendudukan untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dan klan dari beberapa keluarga untuk beroperasi di Jalur Gaza dianggap sebagai kolaborasi langsung dengan Pendudukan dan merupakan pengkhianatan terhadap bangsa yang tidak akan kami toleransi,” kata situs tersebut, mengutip pejabat tinggi Hamas.
“Upaya Pendudukan (Israel) untuk membentuk badan-badan yang mengelola Gaza adalah sebuah ‘konspirasi gagal’ yang tidak akan terwujud,” tambah pernyataan tersebut.
Dengan semakin longgarnya ketertiban sipil di Gaza dan polisi menolak memberikan keamanan kepada konvoi karena risiko menjadi sasaran pasukan Israel, masalah keamanan distribusi makanan dan pasokan lainnya yang sangat dibutuhkan telah menjadi masalah besar.
Baca juga: Hamas, Fatah. PIJ, PFLP, dan Faksi Lain Mau Satukan Kekuatan Bentuk Angkatan Bersenjata Palestina
Dinamika Kelompok di Gaza
Gaza memiliki beberapa klan keluarga tradisional yang besar, berafiliasi dengan faksi politik, termasuk Hamas dan Fatah, kelompok saingan yang mendominasi Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Beberapa dari klan tersebut diyakini memiliki persenjataan lengkap dan belum ada indikasi bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Israel.
Menanggapi rencana Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk menciptakan koridor laut untuk mengirim kapal bantuan ke daerah kantong tersebut, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengatakan hal itu adalah langkah “positif” tetapi dunia seharusnya bertindak untuk mengakhiri perang.
“Memastikan seluruh kebutuhan penduduk di Jalur Gaza terpenuhi bukanlah sebuah bantuan dari siapa pun; itu adalah hak yang dijamin berdasarkan hukum humaniter internasional bahkan di masa perang,” kata Naim kepada Reuters.
“Jika pemerintah AS serius dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan, jalan termudah dan terpendek adalah berhenti menggunakan hak veto untuk memungkinkan gencatan senjata tercapai, dan memaksa Israel untuk membuka semua jalur darat dan mengizinkan masuknya semua bantuan yang diperlukan,” kata Naim.
(oln/memo/*)