“Orang-orang terjebak dalam hal ini, dan hal itu seharusnya tidak terjadi,” kata Sinwar, menurut WSJ.
Tokoh pembebasan Palestina yang dicap sebagai teroris oleh AS juga menyatakan ketidakpuasannya setelah tidak diajak berkonsultasi untuk pertemuan antara para pemimpin politik Hamas dengan faksi Palestina lainnya, dan menyebut pertemuan itu “memalukan dan keterlaluan.”
“Selama para pejuang masih bertahan dan kita belum kalah perang, kontak semacam itu harus segera diakhiri,” katanya, seraya menambahkan bahwa “kita memiliki kemampuan untuk terus berperang selama berbulan-bulan.”
Ia juga membandingkan perang di Gaza dengan pertempuran abad ke-7 di Karbala, Irak, sebuah momen monumental dalam sejarah Islam di mana cucu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, terbunuh.
“Kita harus bergerak maju di jalur yang sama seperti yang kita mulai,” tulis Sinwar.
“Atau biarlah itu (perang Gaza) menjadi Karbala baru.”
Hamas Sambut Baik Resolusi DK PBB
Pada Senin, 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi AS seputar proposal gencatan senjata terbaru, dan hanya Rusia yang abstain – pertama kalinya dewan tersebut mendukung rencana semacam itu untuk mengakhiri perang.
Israel bukan anggota DK PBB, sehingga tidak memberikan suara.
Kesepakatan perdamaian tiga tahap yang komprehensif, yang menetapkan syarat-syarat yang bertujuan untuk membebaskan semua sandera yang tersisa, sebagai imbalan atas gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel, pertama kali diumumkan secara terbuka oleh Presiden AS Biden pada tanggal 31 Mei.
Pemungutan suara penting ini berarti DK PBB kini bergabung dengan badan-badan global besar lainnya dalam mendukung rencana tersebut, sehingga meningkatkan tekanan internasional terhadap Hamas dan Israel untuk mengakhiri konflik.
Hamas menyambut baik penerapan resolusi DK PBB tersebut, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya siap untuk terlibat dengan mediator untuk menerapkan langkah-langkah seperti penarikan pasukan Israel dari Gaza, pertukaran tahanan, pemulangan penduduk ke rumah mereka dan “penolakan terhadap perubahan demografi atau pengurangan wilayah Jalur Gaza.”
Resolusi tersebut mengatakan Israel telah menerima rencana tersebut, dan para pejabat AS telah berulang kali menekankan bahwa Israel telah menyetujui proposal tersebut – meskipun ada komentar publik lain dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan sebaliknya.
(oln/khbrn/wsj/cnn/*)