Sejak Inisiatif Perdamaian Arab, terdapat konsensus Arab bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik adalah dengan memberikan orang-orang Palestina hak-hak mereka dan mengakhiri pendudukan dengan imbalan normalisasi hubungan dengan Israel, kata Pangeran Hussein.

“Sejak tahun 2002 hingga saat ini, apakah menurut Anda Israel menginginkan perdamaian?"

"Kita sedang berhadapan dengan pemerintahan yang dikendalikan oleh agenda ekstremis, dengan menteri-menteri yang secara terbuka menyerukan pemusnahan rakyat Palestina."

Baca juga: Media Israel: Yordania Tolak Hamas Buka Kantor di Negaranya Kalau Terpaksa Pindah dari Qatar

Ia juga menyebut perluasan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat sebagai indikasi lain bahwa Israel tidak serius dalam berdamai dengan Palestina.

Inisiatif Perdamaian Arab diluncurkan oleh Arab Saudi dan disahkan pada KTT Liga Arab tahun 2002 di Beirut, kemudian didukung kembali pada dua KTT Liga Arab pada tahun 2007 dan 2017.

Inisiatif ini menawarkan perdamaian penuh dengan imbalan penarikan penuh pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza.

Selain Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko semuanya memiliki hubungan yang sama dengan Israel.

Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979.

Sementara negara-negara lain menormalisasi hubungan pada tahun 2020, meskipun ada kecaman dari masyarakat luas.

Sudan juga setuju pada Januari 2021 untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, namun hubungan tersebut tidak pernah diformalkan.

Prosesnya terhenti karena konflik yang berkecamuk di Sudan sejak April tahun lalu.

“Pertanyaan penting bagi kita semua saat ini adalah menanyakan apakah normalisasi dengan Israel terjadi hanya demi normalisasi,” kata Pangeran Hussein.

“Pada akhirnya, perdamaian sejati ada di antara masyarakat."

"Dan jika masyarakat tidak yakin bahwa hak-hak rakyat Palestina telah terpenuhi, mereka tidak akan percaya pada perjanjian perdamaian dan tidak akan menerima hubungan yang dinormalisasi.”

(oln/rntv/jn/*)