Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dalam sebuah laporan terbaru, militer Israel mengakui telah gagal melindungi warga sipil di Kibbutz Be'eri selama serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, Kamis (11/7/2024).
Dalam serangan di Be'eri, sebanyak 100 orang lebih dilaporkan tewas dan 32 lainnya ditawan ke Gaza.
Penyelidikan tersebut, kata militer Israel, memeriksa rangkaian kejadian serangan Hamas pada hari itu, pertempuran, dan perilaku pasukan keamanan.
Sambil mengakui kegagalannya, militer memuji keberanian penduduk Be'eri, termasuk tim tanggap cepatnya.
Dikutip dari Al Jazeera, dalam laporan tersebut, militer Israel mengakui tidak siap menghadapi skenario infiltrasi besar-besaran pejuang Hamas ke Israel.
Militer juga mengatakan mereka tidak memiliki pasukan yang memadai di daerah tersebut.
Bahkan, militer juga mengakui tidak memiliki gambaran yang jelas tentang peristiwa tersebut hingga tengah hari – beberapa jam setelah serangan dimulai, tidak memberi tahu penduduk Be'eri dengan benar, dan pertempurannya tidak terkoordinasi.
Namun, penyelidikan tidak menemukan kesalahan dalam tembakan tank ke arah sebuah rumah tempat para pejuang menyandera sekitar 15 orang.
"Setelah terdengar suara tembakan dari rumah tersebut dan para Hamas mengumumkan niat mereka untuk bunuh diri dan para sandera, pasukan memutuskan untuk menyerbu rumah tersebut guna menyelamatkan para sandera," tulis laporan tersebut.
"Tim menemukan bahwa warga sipil di dalam rumah tidak terluka oleh tembakan tank," lanjutnya.
Namun, disebutkan bahwa investigasi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bagaimana para sandera di dalam rumah tersebut tewas.
Baca juga: Perang Terus Berlanjut, Defisit Keuangan Israel Meningkat hingga Rp 639,7 Triliun
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis menyerukan penyelidikan negara atas kegagalan keamanan dalam serangan 7 Oktober.
Ia mengatakan penyelidikan harus dilakukan terhadap Gallant sendiri dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Netanyahu telah menolak seruan sebelumnya untuk membentuk penyelidikan negara.
Militer menyampaikan laporannya kepada penduduk Be'eri, banyak di antaranya termasuk di antara puluhan ribu warga Israel yang masih mengungsi sejak serangan 7 Oktober.
Warga Sipil Be'eri Tak Puas
Warga sipil yang tergabung dalam komunitas di Be'eri merasa tak puas atas laporan yang disampaikan oleh militer Israel.
Salah seorang perwakilan komunitas itu mengatakan, mereka menuntut IDF untuk membentuk komisi penyelidikan terkait serangan Hamas pada 7 Oktober.
"Kami menuntut pembentukan komisi penyelidikan negara yang akan menyelidiki segala hal, memeriksa perilaku semua pihak, dan memberikan jawaban kepada kami yang akan memungkinkan kami untuk mulai memulihkan keadaan dan menarik kesimpulan operasional untuk masa mendatang," tulis sebuah pernyataan, dikutip dari Ynet.
Baca juga: Israel Buntu Soal Solusi Krisis Personel Militer IDF, Gallant Segera Dicopot Gegara Usik Haredi
Komunitas tersebut menuntut agar kerugian yang mereka alami tak pernah dialami oleh warga lain.
"Sehingga kami dapat memulihkan kepercayaan kami kepada pasukan keamanan, sehingga kami dapat kembali hidup di Be'eri dengan rasa aman," tegas mereka.
Anggota Be'eri juga mengemukakan serangkaian pertanyaan yang menurut mereka tidak terjawab dalam penyelidikan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup mengapa militer Israel malah berkumpul di gerbang ketika wilayah mereka tengah terbakar akibat serangan Hamas.
"Meskipun penyelidikan sudah menyeluruh, anggota kibbutz tidak memperoleh jawaban yang memuaskan atas beberapa pertanyaan penting."
"Misalnya: Mengapa banyak pasukan militer yang berkumpul di gerbang tidak memasuki kibbutz selama berjam-jam, ketika kibbutz terbakar dan penduduknya berteriak minta tolong?"
Baca juga: Pawai Drone Hizbullah Hancurkan Galilea Atas, Israel Bombardir Naqoura-Tayr Harfa Pakai Bom Fosfor
"Apa yang menyebabkan kegagalan intelijen yang memungkinkan rencana invasi Hamas, dan bagaimana pagar perbatasan dilanggar tanpa tanggapan segera dari IDF?"
"Apakah para prajurit yang datang ke kibbutz memahami bahwa tujuan terpenting mereka adalah melindungi warga sipil?" tulis mereka.
(Tribunnews.com/Whiesa)