Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Militer Israel mulai menangguhkan tentara cadangan Israel yang memilih untuk berhenti bertugas apabila pemerintah tidak membebaskan tawanan di Gaza.
Penangguhan dimulai ketika militer Israel menelepon para tentara cadangan ini dan mengatakan kepada mereka bahwa saat ini mereka sedang diskors.
Keputusan ini dilakukan oleh militer Israel setelah para tentara cadangan ini menandatangani surat pernyataan yang menyatakan penolakan mereka untuk bertugas tanpa kemajuan dalam kesepakatan penyanderaan di Jalur Gaza yang terkepung.
Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh 130 tentara, termasuk 64 orang yang menggunakan nama lengkap mereka.
Dalam surat pernyataan tersebut, 130 tentara cadangan ini menuliskan bahwa mereka mendapat tekanan untuk beperang di Gaza dan ini menyebabkan tidak mengembalikan para sandera.
“Setahun setelah penculikan, telah terbukti bahwa tekanan militer membunuh para sandera,” kata para penandatangan, dikutip dari Middle East Monitor.
Tidak hanya itu, mereka merasa pemerintahan mengabaikan para sandera.
Oleh karena itu, tentara cadangan ini menuntut adanya kesepakatan dengan Hamas.
“Hanya kesepakatan yang akan membawa mereka kembali dengan selamat. Sebagian besar dari [kami] telah melakukan puluhan hari tugas cadangan selama tahun lalu, sebagian besar dari mereka dalam peran tempur, peran perwira, dan pertempuran di dalam Gaza. Kami melihat bendera hitam berkibar di atas pengabaian saudara-saudari kami di Gaza dan bersedia mengambil langkah-langkah ekstrem mengingat situasi ekstrem ini," tambah pernyataan tersebut.
Atas munculnya surat pernyataan tersebut, tampaknya membuat beberapa pejabat Israel geram.
Salah satunya adalah Menteri Transportasi Miri Regev.
Menurutnya, para tentara yang menolak bertugas harus dijebloskan ke penjara, dikutip dari The New Arab.
Baca juga: 10.056 IDF Terluka dalam 10 Bulan, Israel Panggil 15.000 Tentara Cadangan, IDF Cacat Meningkat
Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak tindakan tegas terhadap segala bentuk penolakan untuk bertugas.
"Hal itu harus dihentikan sejak awal dengan tegas, menggunakan semua tindakan yang diizinkan oleh hukum," tegasnya.