Baca tanpa iklan
Netanyahu Dituduh Palsukan Transkrip Pertemuan Masa Perang, Polisi Israel Selidiki Insiden Kriminal
TRIBUNNEWS.COM- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang diselidiki atas dugaan diam-diam membuat perubahan pada risalah rapat yang membahas "persiapan untuk proses hukum terhadap Israel di Den Haag," Yedioth Ahronoth melaporkan pada 8 November.
Awal minggu ini, media Israel melaporkan bahwa polisi sedang menyelidiki perdana menteri atas "insiden kriminal" di mana ia mengedit transkrip rapat kabinetnya selama hari-hari awal perang di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober tahun lalu.
Laporan muncul di media Israel awal tahun ini bahwa Netanyahu menghadapi tuduhan mencoba membuat "percakapannya mengenai pengelolaan perang di Gaza tidak dapat dilacak."
Negara Israel menghadapi dakwaan atas niat melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), sementara Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant menghadapi dakwaan atas kejahatan perang, termasuk kejahatan pemusnahan, di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Kedua pengadilan tersebut berlokasi di Den Haag, Belanda.
Baca juga: Takut Dikejar Rudal Hizbullah, Netanyahu Pindahkan Kantor Pemerintahan ke Bunker Bawah Tanah
Pada tanggal 20 Mei, jaksa ICC Karim Khan menyatakan bahwa kantornya mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant, serta para pemimpin Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh dan Mohammed Deif.
Namun, lima bulan kemudian, para hakim ICC belum memutuskan apakah mereka akan mengeluarkan surat perintah atau tidak, yang memicu kritik luas terhadap pengadilan tersebut.
Kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di ICJ karena melanggar konvensi genosida selama perang di Gaza juga sedang berlangsung.
Pada hari Kamis, Irlandia mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional sebelum akhir tahun.
Israel gagal mematuhi putusan awal ICJ pada akhir Januari, yang mengharuskan Israel mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindakan yang termasuk dalam lingkup Pasal II Konvensi Genosida.