Channel 7 Israel mengutip sumber mengatakan kalau Kepala Rabi Israel David Youssef menyerbu tempat yang dikenal sebagai “Makam Yusuf” di Nablus, bersama dengan ribuan pemukim.

"Kami berada di sini karena bangsa Israel tidak hanya memiliki tempat ini tetapi juga seluruh Tanah Israel," kata dia dilansir Channel 7.

Dia juga mendesak ke semua pemukim di Tepi Barat bagian utara dan di seluruh wilayah Tanah Israel untuk secara serentak melakukan pendudukan.

Sejalan dengan perang pemusnahan di Jalur Gaza, tentara Israel memperluas operasinya di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Serbuan-serbuan IDF ini dibarengi peningkatan serangan para pemukim Yahudi Israel terhadap orang-orang Palestina, harta benda mereka, dan sumber penghidupan mereka, yang mengakibatkan total 801 kematian dan cedera pada sekitar 6.450 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Rencana Pencapolokan Sepenuhnya Tepi Barat

Serangan para pemukim Yahudi ini meningkat setelah muncul seruan dari 

Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich agar Israel segera mencaplok Tepi Barat yang diduduki, memicu gelombang kecaman di seluruh dunia Arab .

Pada Senin (11/11/2024), Smotrich mengatakan dia menginstruksikan Divisi Pemukiman dan Administrasi Sipil Israel untuk memulai pekerjaan dasar infrastruktur untuk "menerapkan kedaulatan" di Tepi Barat.

Baca juga: Pasukan Israel Serbu Jenin dan Salfit, Otoritas Palestina Ikut Tangkapi Warga Tepi Barat, Kenapa?

Atas perintah ini, Israel secara vulgar menerapkan langkah-langkah aneksasi Tepi Barat menjadi wilayah pendudukan mereka sepenuhnya.

Aksi Israel ini memicu kemarahan dunia Arab.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut seruan menteri Israel tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional."

Pernyataan kementerian tersebut mengecam seruan tersebut sebagai "eskalasi berbahaya yang akan menghambat peluang perdamaian di wilayah tersebut, terutama dengan perang brutal yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan dampaknya yang mengerikan."

Qatar menyerukan kepada masyarakat internasional "untuk menentang keras kebijakan pemukiman, kolonial, dan rasis pendudukan, serta serangan berulang-ulang terhadap hak-hak Palestina, terutama kejahatan yang terus berlanjut di Tepi Barat."

"Pernyataan berulang Israel yang melanggar hukum dan resolusi internasional dengan jelas menunjukkan bahwa pendudukan adalah hambatan bagi segala upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas" di kawasan tersebut," kata kementerian tersebut.