Baca tanpa iklan
"Ini adalah tindakan pemberontakan yang serius dan memberikan dasar yang sempurna untuk pemakzulannya.”
Bisakah Yoon Dimakzulkan?
Pemakzulan Yoon membutuhkan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen, atau 200 dari 300 anggotanya.
Partai Demokrat dan partai oposisi kecil lainnya bersama-sama memiliki 192 kursi.
Ketika parlemen menolak deklarasi darurat militer Yoon dengan suara 190-0, 18 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Yoon memberikan suara yang mendukung penolakan tersebut, menurut pejabat Majelis Nasional.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hun, yang telah lama menjalin hubungan dengan Yoon sejak mereka menjadi jaksa, mengkritik deklarasi darurat militer Yoon sebagai "inkonstitusional."
Jika Yoon dimakzulkan, ia akan dilucuti dari kekuasaan konstitusionalnya sampai Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan nasibnya.
Perdana Menteri Han Duck-soo, posisi No. 2 dalam pemerintahan Korea Selatan, akan mengambil alih tanggung jawab kepresidenannya.
Ketika seruan agar Kabinet Yoon mengundurkan diri meningkat, Han mengeluarkan pesan publik yang memohon kesabaran dan menyerukan kepada anggota Kabinet untuk memenuhi tugas mereka.
Selain sepertiga kabinet, setidaknya enam dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi perlu mendukung usulan yang diajukan oleh anggota parlemen agar Yoon dicopot dari jabatannya.
Namun, saat ini pengadilan hanya memiliki enam hakim karena tiga hakim lainnya baru saja pensiun.
Padahal, dibutuhkan minimum tujuh hakim untuk menangani kasus pemakzulan presiden.
Baca juga: Korea Selatan Kacau, Korea Utara Tetap Bungkam
Artinya, anggota parlemen harus mempercepat proses penunjukan hakim baru.
Demonstrasi Menuntut Yoon Agar Mundur
Sementara itu, terjadi aksi protes di Seoul pada Rabu (4/12/2024) siang akibat keputusan Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer pada Selasa malam.
Mengutip Sky News, para demonstran membawa poster yang menyerukan agar presiden mengundurkan diri.
"Tidak untuk perang dan darurat militer, gulingkan diktator Yoon Suk Yeol," tulis salah satu poster yang dibawa demonstran.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)