Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief yang mentatakan Anies Baswedan akan masuk penjara.
Tak hanya itu, Andi Arief menyebut ketua umum partai di Koalisi Indonesia Bersatu pun berpotensi dikriminalisasi.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai hal tersebut sebagai analisis dramatis dan teror yang mendiskreditkan pemerintah.
Menurut dia, hal seperti itu seharusnya diakhiri saja.
“Ada invisible hand, power hand, kriminalisasi ketua umum partai, dan cerita-cerita horor itu hanya membuat polusi udara politik Indonesia,” kata Viva Yoga saat dihubungi, Selasa (27/9/2022).
“Seakan ada skenario jahat dari pemerintah untuk menghalalkan segala cara dalam menghadapi Pilpres 2024,” lanjutnya.
Selain membuat polusi di lingkungan politik nasional, Yoga menilai yang dilakukan Andi Arief adalah sebagai cara Partai Demokrat mendapat simpati publik.
“Apakah nanti akan terbangun persepsi sebagai kaum yang terzalimi, dihajar, ditekan, sehingga mendapat simpati publik untuk tujuan elektoral,” katanya.
Alih-alih membangun narasi dramatis yang mendiskreditkan aparat penegak hukum, Yoga beranggapan bahwa sebaiknya ruang politik nasional diisi dengan gagasan, ide hingga pemikiran yang konstruktif bagi peradaban bangsa
“Jangan dong dengan menebar narasi-narasi yang tidak produktif. Rakyat sudah cerdas atas peristiwa dan drama-drama politik. Tidak akan dibeli rakyat,” tuturnya.
Diketahui, beredar sebuah video di jejaring sosial WhatsApp, Senin (26/9/2022).
Dalam video tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyoroti soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya menyajikan dua pasangan calon presiden - wakil presiden.
Baca juga: Andi Arief Ungkap Utusan Jokowi Temui Gubernur Lukas Enembe Sebelum Ditetapkan KPK sebagai Tersangka
Wacana itu tersiar kata dia, setelah adanya rencana pembentukan koalisi dari berbagai partai politik termasuk Partai Demokrat.
Bahkan kata dia, Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mendengar keluhan itu dari seluruh pimpinan partai politik kecuali PDIP.