Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menilai penujukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah saat ini merupakan cara Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Jadi itu adalah peralatan presiden untuk mengendalikan (tunda) Pemilu," kata Rocky saat menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).

Menurutnya, total ada sekitar 60 persen Plt kepala daerah baik itu bupati maupun walikota di Indonesia diangkat oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Rocky mengatakan para Plt menjabat sebagai kepala daerah selama 2,5 tahun alias separuh dari tahun Pemilu.

"Alasannya apa? Sementara kedaruratan. Mana ada darurat setengah dari tahun Pemilu," ujar dia.

Dia menegaskan bahwa dirinya tak masalah apabila jabatan Plt kepala daerah hanya dua minggu, ketimbang 2,5 tahun.

Baca juga: Hadiri Peluncuran Kirab Pemilu Tahun 2024, Ferry Kurnia: Kita Jaga Integrasi Bangsa

"Plt sementara dua minggu oke, ini 2,5 tahun tanpa legitimasi (masyarakat)," ucap Rocky.

Rocky lalu menyentil kepala daerah yang membujuk rakyat untuk menunda Pemilu 2024 dengan dalih kesulitan ekonomi lalu membagi-bagi bantuan langsung tunai (BLT), membawa goodie bag.

"Apa fungsi Plt bagi-bagi BLT? Buat membujuk rakyat untuk menunda Pemilu," tegasnya.

Bahkan, Rocky menganggap kalaupun Pemilu tetap dilaksanakan Jokowi sudah siap lantaran memiliki 60 persen Plt kepala daerah.

"Kalau Pemilu harus di jalankan karena desakan moralitas demokrasi, dia juga siap karena dia sudah punya 60 persen (Plt) seluruh Indonesia, 80 persen pejabat di Jawa. Jadi lengkaplah kemaksiatan politik istana," imbuhnya.