Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 harus dibekali dengan revolusi mental agar dapat berjalan baik.

Mahfud memastikan, pemerintah bersungguh-sungguh mempersiapkan pemilu tahun 2024.

Pemilu, kata dia, akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi yakni lima tahun sekali, tidak ada perpanjangan massa jabatan, tidak ada penundaan.

Mahfud juga menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara bertajuk Cangkrukan Menko Polhukam-Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju yang disiarkan di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada Selasa (28/2/2023).

"Tapi untuk pemilu terlaksana dengan baik, mari kita kembali bahwa dulu ketika Pak Jokowi baru menjadi presiden itu, bahkan akan menjadi presiden, yang ditawarkan untuk memperbaiki Indonesia itu adalah revolusi mental," kata Mahfud.

"Karena Indonesia itu rusak di masa lalu dalam segi-segi tertentu, karena mental kita sebagai bangsa itu rusak. Oleh sebab itu diadakan revolusi mental," sambung dia.

Baca juga: Komisi I DPR RI Kritik Pernyataan Mahfud MD yang Menyebut Kondisi Papua Baik-baik Saja

Ia menjelaskan revolusi mental meliputi cara pandang, cara bekerja, dan cara hidup.

Revolusi mental, kata dia, juga melingkupi tiga nilai yang dijadikan sebagai dasar yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Setelah menjabarkan ketiga nilai yang menjadi "sokoguru" dari gerakan revolusi mental tersebut, Mahfud mengatakan gerakan tersebut juga meliputi sejumlah program di antaranya adalah tertib nasional atau Gerakan Indonesia Tertib.

Menurutnya, ketertiban tersebut penting khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

"Kita gunakan juga dalam kehidupan kita bernegara. Kalau kita tidak tertib ini kita kacau balau, apalagi pemilu nanti," kata Mahfud.

Pemilu, kata dia, rawan dengan kecurangan.

Kecurangan dalam pemilu yang ia temui sejak era reformasi sampai saat ini di antaranya terjadi antarpeserta pemilu.

Hal tersebut, kata dia, berbeda dengan kecurangan yang terjadi pada era Orde Baru di mana kecurangan dilakukan pemerintah.

"Nah yang sekarang ini rebutan tidak keruan. Tidak tertib. Itu yang harus kita tertibkan ke depan," kata Mahfud.