Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JATINANGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Pesan itu disampaikan Wempi saat memberi sambutan pada Sidang Senat Terbuka IPDN dalam rangka Dies Natalis IPDN ke-67 di Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Dies Natalis ke-67 IPDN, Presiden Jokowi: Kampus Pencetak Pamong Praja Unggul Tak Boleh Tertinggal

Wempi juga mengingatkan ASN agar tetap tegak lurus sesuai peraturan dan tidak ikut terlibat dalam politik praktis. 

“Saya John Wempi Wetipo Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ingin mengajak seluruh pamong agar tegak lurus, tidak ikut terlibat dalam politik praktis, tetapi ikut mengawal proses penyelenggaraan Pemilu Serentak,” tegas Wempi.

Dukungan ASN dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu diperlukan, mengingat keberadaannya tersebar di berbagai daerah. 

Menurutnya, ASN termasuk alumni IPDN menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wempi menekankan, upaya menyukseskan Pemilu 2024 merupakan tugas bersama. Terlebih Presiden juga berharap tidak ada kegaduhan dalam pelaksanaannya, termasuk dengan memastikan dukungan anggaran yang memadai. 

Baca juga: Pemilu Pilar Demokrasi, Rektor IPDN Harap Pelaksanaannya Berkualitas, Jujur, Adil, dan Bermartabat

“Nah harapan kita karena banyak pamong yang ada di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, ini menjadi harapan kita untuk proses penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Wempi.

Dalam kesempatan itu, Wempi juga menyampaikan selamat kepada IPDN yang kini berusia 67 tahun. 

Dirinya berharap, dedikasi yang telah dirintis IPDN hingga saat ini dapat terus ditingkatkan. 

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Gerindra Cek Persiapan Saksi-saksi Tiap TPS di Papua

Dengan begitu, lulusan IPDN dapat berkontribusi lebih positif, terutama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Sehingga pelayanan publik yang prima bisa kita lakukan untuk mengawal proses kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia,” tandasnya.