Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago angkat bicara soal kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap Pemerintah mengenai 'wong cilik'.

Pangi mengatakan, pernyataan mengejutkan dari AHY dalam pidato politiknya beberapa waktu lalu itu tentu akan membuat partai yang selama ini menggunakan tagline 'Partai wong cilik' terusik.

"Bagaimana tidak, AHY secara lantang mengatakan Pemerintah saat ini tidak berpihak pada wong cilik. Padahal partai pengusung utamanya adalah partai 'wong cilik'," kata Pangi, melalui keterangan pers tertulis, Senin (20/3/2023).

Menurutnya, keberpihakan terhadap wong cilik ini menjadi salah satu poin utama yang perlu digarisbawahi dalam pidato politik AHY.

Pangi menilai, Partai Demokrat sedang berupaya memperluas basis dukungannya untuk Pemilu 2024, jika mereka serius menggarap isu terkait 'wong cilik' tersebut.

"Jika Partai Demokrat serius menggarap isu ini, maka ini adalah momentum dan pesan yang sangat jelas bahwa Partai Demokrat sedang bekerja keras memperluas basis dukungannya untuk memperbesar peluang meraih dukungan segmen pemilih yang lebih luas pada Pemilu 2024 mendatang."

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi sejumlah program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Pengamat: Narasi Oposisi dan Kritik Pemerintah akan Semakin Menunjukkan Kualitas AHY

Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikelola dengan baik.

"Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan," kata AHY dalam pidato politiknya di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

AHY mencotohkan program Pemerintahan Presiden Jokowi tersebut salah satunya adalah food estate.

"Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate?" tanya dia.

Dia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate.

"Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial," ujar AHY.

AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal.

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengkritisi pembentukan undang-undang (UU) Ciptaker yang dianggapnya selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya terburu-buru.

"Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grasa-grusu," ujar AHY.

Karenanya, AHY tak mengherankan ketika mahkamah konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional.

Namun, dia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai respons perintah MK.

"Hal ini kembali menegaskan, bahwa lembaga good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum," ungkapnya.

Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan Investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia.

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.