Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara DPP PKB Mikhael Sinaga meminta Partai Golkar agar tak memaksakan Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres) di wacana koalisi besar.

Mikhael mengatakan semua pihak harus saling mempertimbangkan terutama terhadap koalisi yang sudah terbentuk seperti Gerindra-PKB.

"Rencana membangun koalisi besar ini kami sambut baik, namun semua pihak harus mempertimbangkan juga Koalisi yang sudah solid terbangun yakni PKB dan Gerindra," kata Mikhael dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Posisi Prabowo Subianto Dinilai Vital Wujudkan Koalisi Besar di Pilpres 2024

Sebab, di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sudah membuat perjanjian terkait penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Capres dan cawapres, sesuai perjanjian kedua partai akan kami tentukan bersama dan hal itu sudah tak bisa diganggu lagi," ujar Mikhael.

Karenanya, Mikhael meminta semua parpol agar tak memaksakan nama capres di wacana koalisi besar.

"Bagi yang ingin bergabung, kok belum resmi saja sudah memaksakan nama capres, enggak sesuai dengan cara dan nilai yang ada di Koalisi KIR," ucapnya.

Baca juga: Posisi Prabowo Subianto Dinilai Vital Wujudkan Koalisi Besar di Pilpres 2024

Dia pun mencotohkan koalisi Gerindra-PKB langgeng lantaran semuanya berbasis musyawarah.

"Di Koalisi kami semuanya berbasis musyawarah sehingga bisa langgeng dan pasti pergerakannya," ungkap Mikhael.

Adapun Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan bahwa pihaknya tetap ngotot untuk mengajukan Airlangga Hartarto menjadi capres jika nantinya koalisi besar terbentuk di Pilpres 2024.

"Itu (Airlangga capres) pasti akan jadi tawaran kita," ujar Dave saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).

Namun begitu, Dave memahami bahwa hal tersebut masih menjadi usulan dari Partai Golkar. Adapun nantinya usulan itu bisa diputuskan bersama parpol koalisi besar.

"Tetapi kan putusan harus dibuat secara bersama-sama," pungkasnya.