Laporan Wartawan Tribunnews,  Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) bersama Gerakan Indonesia Optimis (GIO) juga CISS (Centre of Intelligence Strategic Studies) menggelar Deep Talk Indonesia Serial Ramadan, menghadirkan stakeholders pesta demokrasi lima tahunan, di kantor GIO, Jakarta Selatan pada Jumat (7/4/2023).

Diskusi ini dimaksudkan untuk meninjau kerawanan Pemilu 2024 agar mampu melahirkan solusi sebagai langkah preventif terhadap potensi ancaman penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti polarisasi masyarakat, disinformasi serta penyebaran konten hoaks dan lain sebagainya.

Ketua Umum PB MDHW KH Muhammad Musthofa Aqiel Siraj menyampaikan pesan pentingnya menumbuhkan kesadaran berpolitik yang baik, sebab  Al-Quran mengamanatkan hal tersebut.

“Kita sebagai masyarakat, perlu berpatisipasi menjadi pemilih yang baik. Semoga dengan adanya ruang diskusi seperti ini mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik yang sesuai titah kitab suci," ujarnya.

Perhelatan yang membahas tantangan dan strategi Pemilu dari sudut pandang keamanan, perlu dijadikan sebagai langkah untuk meninjau potensi ancaman perpecahan yang mungkin saja terjadi.

Pengamat Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro memandang perlu diperkuatnya sistem oleh stakeholders dan partisipasi masyarakat yang ideal.

“Mari kita jadikan agenda lima tahunan (Pemilu 2024) ini sebagai momentum yang menumbuhkan kesadaran politik elektoral yang sehat,” kata Simon.

Simon juga mengatakan agar penyelenggara kita menjamin kepastian terselenggaranya Pemilu karena masyarakat masih menunggu fiksasi sistem yang diterapkan.

“Bagaimanapun keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara (KPU), kita sebagai masyarakat tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sesama anak bangsa,” lanjutnya.

Dia menambahkan,selain penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, sinergisitas TNI-Polri juga merupakan pilar penting yang harus tegak di tengah-tengah kontestasi akbar lima tahunan itu.

Sebab di periode lalu, sinergisitas TNI-Polri berhasil mengawal penuh jalannya pesta demokrasi di 2019 silam yang dapat dijadikan sebagai referensi tahun depan. Sehingga, masyarakat sangat berharap agar proses ini tetap dijaga dan lestari. Guna mewujudkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Khawatir Parpol Tak Lolos Pemilu Ikuti Prima dan Partai Berkarya Gugat KPU

“Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri merupakan bagian dari manifestasi institusi keamanan dan pertahanan negara yang berdaulat, serta memperkokoh implementasi yang terkandung dalam Pancacila ke-3 Persatuan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin memaparkan sejumlah hal yang terjadi di Perlemen.

Menurutnya, nuansa perpolitikan di Indonesia sedang kuat membahas pelaksanaan Pemilu yang tepat waktu. Sebab, hal itu merupakan amanat konstitusi sebagai agenda lima tahunan yang wajib dilaksanakan.

“Kita sedang berupaya kuat bersama dengan penyelenggara untuk menetapkan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu,” kata Yanuar.

Pemilu yang diadakan di era keterbukaan, memungkinkan segala potensi yang melemahkan Pemilu terjadi di media, khususnya media sosial. Menurutnya,KPI harus siap menghadapi gegap gempita yang terjadi di media.

“KPI sebagai pelaksana Undang-undang diamanatkan menjadi pengawas lalu lintas media yang ideal,” kata Komisioner KPI, Mimah Susanti.

Dari sisi kewenangan, KPI akan terus berusaha mengupayakan terwujudnya lalu lintas maya yang baik, sebab dampak dari kontestasi akbar politik periode lalu banyak menyasar ruang media.

Maka penting bagi KPI untuk menjalin kemitraan strategis bersama lembaga negara maupun swasta guna mewujudkan media yang ramah saat Pemilu 2024 berlangsung.

“Kami (KPI) akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin kemitraan strategis dengan lembaga (negara) maupun swasta untuk menciptakan Pemilu 2024 yang berintegritas dan damai sesuai arahan Presiden,” kata KPI.

Ali Rif’an, Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) memaparkan sejumlah pandangan tentang situasi strategis khususnya yang berkembang kuat di akar rumput. Menurutnya, masyarakat hari ini telah lebih tanggap terhadap isu politik elektoral.

“Di era arus lalu lintas informasi yang borderless ini, masyarakat kita sudah lebih tinggi pengetahuannya akan penyelenggaraan Pemilu,” ujar Ali Rif’an.

Baca juga: Sebut Banyak Gangguan Tahapan Pemilu, Anggota DPR Ini Khawatir Pemilu Ditunda

Ali sapaan akrab Ali Rif’an, itu juga menyampaikan bahwa stakeholders terkait penyelenggaraan Pemilu harus mengoptimalkan sistem sosialisasi Pemilu yang lebih terkini guna menyasar millenial sebagai pemilih terbanyak.

“Penguatan sistem oleh stakeholders, (dalam hal ini) khususnya KPU, harus dapat menyajikan sosialisasi yang dikemas untuk golongan muda sebagai pemilih terbanyak yang mencapai 55 hingga 60 persen, dan pengguna internet maupun media sosial yang mencapai angka 200 jutaan pengguna,” kata Ali.

Secara kesuluruhan, Deep Talk Indonesia serial Ramadan berupaya mewujudkan produk pemikiran segar yang terkait dengan pesta demokrasi lima tahunan Republik Indonesia.

Kegiatan ini ditutup dengan acara buka puasa bersama yang melibatkan para aktivis dari kalangan mahasiswa dan lembaga kemasyarakatan.