Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang tahun politik 2024, Wakil Asisten Intelijen KSAD Bidang Jemen Intel Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva menegaskan TNI tidak terlibat politik praktis.

Antoninho mengatakan TNI tidak terlibat politik praktis karena Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang TNI mengatakan bahwa TNI merupakan alat negara.

Hal tersebut disampaikannya dalam sesi tanya jawab pada acara Dialog Interaktif “Cegah Konflik Sosial di Kota Makassar” di Aula Kodim 1408/Makasar pada Senin (22/5/2023).

"TNI tidak terlibat dalam politik praktis, di mana dalam pasal 5 UU No 34 Tahun 2004, dijelaskan bahwa TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan negara yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," kata Antoninho dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Pengunggah Video Hoaks Panglima TNI Deklarasi Anies Baswedan Presiden Dilaporkan ke Polisi

Antoninho mengatakan antusias masyarakat Makassar sangat luar biasa dalam mengikuti kegiatan tersebut dan berpandangan positif.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari pertanyaan-pertanyan yang dilontarkan kepada para nara sumber cukup kritis, akademis, realistis dan membangun serta berwawasan luas.

Ia menilai pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai wujud warga negara Indonesia yang cinta NKRI harga mati, sebutnya.

"Makassar adalah kota yang sangat strategis sehingga dapat dijadikan barometer bagi Indonesia di masa mendatang," kata Antoninho.

Kegiatan Pembinaan Komunikasi tersebut diikuti 200 peserta terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda, serta Organisasi Masyarakat dan Mahasiswa.

Dalam kegiatan tersebut digelar Sosialisasi Pembinaan Komunikasi (Binkom) dalam bentuk Dialog Interaktif tentang Peran Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial di Prov Kota Makassar.

Kegiatan itu juga menghadirkan para pemateri dari kalangan, Pemerintah (Kesbangpol Kota Makassar).

Sejumlah peserta memberikan respons positif dan apresiasi kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antar instansi serta membangun kolaborasi secara integratif antara TNI AD dengan seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi secala bentuk gangguan stabilitas di Kota Makassar.

Kegiatan itu ditujukan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat bertukar pikiran, berdialog, dan berdiskusi agar dapat mencegah setiap konflik sosial di masa mendatang.

Kegiatan tersebut juga dilakukan se-Indonesia dimulai dari NTT, NTB, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan selatan, Kaltim, Sulawesi, sampai ke Wilayah Barat Indonesia.