Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman merespons kritikan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sistem Pemilu 2024.

PDIP meminta SBY tak menakut-nakuti rakyat soal pernyataannya bahwa perubahan sistem Pemilu di tengah jalan akan menimbulkan chaos politik.

Benny mengatakan sistem Pemilu proposional tertutup atau coblos partai justru akan merampok suara rakyat.

"Malah sistem tertutup itu meneror, itu yang menakut-nakuti rakyat, itu yang merampok suara rakyat," ujarnya.

Baca juga: PDIP Dukung Presiden Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024 yang Penting Beradab dan Santun

Selain itu, dia menegaskan sistem Pemilu proposional tertutup juga merampok kedaulatan rakyat.

"Kalau rakyat daulatnya dirampok lalu mereka mempertahankan daulatnya masa enggak boleh. Ya kan? Bukan menakut-nakuti. Yang menakut-nakuti justru sistem tertutup itu. Maksa-maksa rakyat," tegas Benny.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan SBY soal perubahan sistem Pemilu di tengah tahapan sedang berjalan akan menimbulkan chaos.

Hasto menyebut seorang pemimpin seharusnya tidak menakut-nakuti rakyat dan bisa bersikap secara negarawan.

Dia meminta agar pemimpin sebaiknya bisa bersikap seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden kalima RI Megawati Soekarnoputri, dan Wapres ke-13 RI Maruf Amin untuk mendorong pemilu berjalan lancar.

"Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat dan Presiden Jokowi, KH Maruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan untuk menghasilkan Pemilu yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Hasto menuturkan chaos atau kekacauan politik biasanya terjadi ketika ada kecurigaan berlebihan sebelum Pemilu berlangsung serta adanya penyalahgunaan kekuasaan.

"Chaos politik itu ketika dalam era kontestasi Pemilu yang sangat ketat ada yang menyalahgunakan kekuasaan, ada yang curiga berlebihan terjadi kecurangan sebelum Pemilu dilaksanakan, padahal kami menjadi bagian dari piar demokrasi dari rakyat untuk rakyat," ujar Hasto.

"Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen, kami menang dengan cara-cara konstitusional," sambung dia.