Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komunitas Guru Ngaji di Tuban mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) sebagai calon presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Para Guru Ngaji yang tergabung dalam Pendarat Gus Imin menilai cicit KH Bisri Syansuri tersebut konsisten memperjuangkan nasib pesantren, madrasah diniyah, hingga guru ngaji selama malang melintang sebagai aktivis politik.
“Konsistensi Gus Imin dalam memperjuangkan pesantren, madrasah diniyah, hingga guru ngaji tidak hanya saat mendekati Pemilu, tetapi jauh hari baik saat menjadi aktivis mahasiswa hingga saat menduduki berbagai jabatan strategis di pemerintahan,” ujar Juru Bicara Pendarat Gus Imin Ustad Achmad Rosyadi, saat deklarasi Pendarat Gus Imin Tuban, Minggu (4/6/2023).
Achmad Rosyidi mengatakan dukungan terhadap Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 untuk memastikan agar ada kader tulen NU yang mengikuti kontestasi politik di tahun 2024.
Baca juga: HNW Dukung Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Bagi Syaikhana Cholil dan KH. Bisri Syansuri
Menurutnya di antara sekian banyak tokoh yang saat ini digadang-gadang mengikuti Pilpres 2024, hanya Muhaimin Iskandar yang terbukti konsisten memperjuangkan kepentingan nahdliyin.
“Maka kami tidak ragu mendeklarasikan dukungan bagi Gus Imin sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Kami yakin jika Gus Imin jadi Presiden maka akan banyak hal yang akan beliau bisa lakukan demi perbaikan nasib nahdliyin dan umat Islam di tanah air,” katanya.
Dia mengatakan rekam jejak bagi setiap calon pemimpin bangsa merupakan hal yang sangat penting termasuk keberpihakkan mereka kepada kepentingan umat Islam khususnya kepada warga NU.
“Jadi jangan hanya mendekati NU saat ada butuhnya saja, setelah kepentingannya tercapai mereka kemudian pura-pura lupa dengan kepentingan kami yang harusnya mereka selalu perjuangkan,” katanya.
Muhaimin Iskandar dan PKB, lanjut Rosyidi telah terbukti selalu konsisten mengawal kepentingan Umat Islam khususnya nahdliyin.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18/2019 tentang Pesantren menjadi salah satu contoh kongkret.
Belum lagi adanya penetapan Hari Santri hingga lahirnya dana abadi untuk Pesantren.
“Gus Imin dan PKB diakui atau tidak telah menjadikan pesantren dan kaum sarungan sebagai subyek utama yang mereka perjuangkan dalam konstelasi politik nasional. Banyak kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan maupun program yang ditujukan kepada kepentingan warga Nahdliyin,” pungkasnya.