Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Rakyat untuk Demokrasi mendeklarasikan diri untuk mengawal Pemilu 2024.

Aliansi ini melihat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak dapat cepat dan akurat dalam hal penetapan hasil pemilu mendatang. 

Valentina Sagala, perwakilan aliansi, menyebutkan pandangan itu lahir dari ketentuan soal penghitungan suara.

Baca juga: KPU RI Tetapkan 815 Pemilih Al-Zaytun Masuk DPT

Di mana penghitungan secara nasional memerlukan waktu paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan 25 hari untuk KPU Provinsi dan 20 hari untuk KPU Kabupaten/Kota.

Padahal menurut aliansi dengan pesatnya perkembangan teknologi, proses penghitungan bisa dilakukan lebih cepat. 

Mereka bahkan curiga adanya kecurangan di balik lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penghitungan oleh KPU. 

"Padahal, hasil pemilu sudah bisa diketahui di setiap TPS (tempat pemungutan suara) hari itu juga atau setidaknya H+1. Semua TPS sudah memiliki hasil pemilu," kata Valentina kepada awak media di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: KPU RI Siapkan Tiga Lokasi Khusus untuk Pemilih Mahad Al-Zaytun

Atas hal itu aliansi ini hadir untuk nanti turut menyediakan sistem pengumpulan, verifikasi, dan output, rekapitulasi serta perilisan data hasil pemungutan suara pada 14 Februari 2023. 

Mereka pun mengklaim, dalam proses yang berjalan nantinya, proses penghitungan hanya membutuhkan waktu empat hari saja dan paling lambat tujuh hari. 

Valentina menjelaskan, sistem itu dalam bentuk laman web jagatps.id.

Mekanisme penggunaan laman web itu dimulai dari relawan yang akan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap penghitungan suara di setiap TPS di seluruh Indonesia. 

Selanjutnya, mereka memfoto data formulir C1 atau formulir rekapitulasi penghitungan suara dan mengirimkanmya dalam kanal yang sudah disiapkan di jagatps.id.

Baca juga: Bawaslu Usul Opsi Tunda Pilkada 2024, KPU: Maunya Lebih Cepat

Kemudian seluruh formulir di laman web itu pun langsung diolah jumlah suaranya. 

Sebagai informasi Aliansi Rakyat diinisiasi oleh Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), sebuah organisasi yang bertujuan memperjuangkan demokrasi. Aldera sudah aktif sejak awal dekade 1990-an.