TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik draft Peraturan KPU (PKPU).

Salah satu PKPU yang dilakukan uji publik adalah revisi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Revisi PKPU 15/2023 ini dilakukan menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/2023 yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan pada seluruh tingkatan.

Anggota KPU RI August Mellaz menjelaskan dalam PKPU yang tengah diuji publik ini pihaknya mengatur supaya kampanye hanya boleh dilakukan di tingkat universitas saja, tidak untuk tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat.  

Alasannya karena pertimbangan usia siswa. KPU menyebut semua siswa PAUD, SD, dan SMP sudah pasti belum masuk usia memilih.

Sementara siswa SMA masih belum secara menyeluruh masuk dalam usia di mana pihaknya dapat mencoblos. Hanya sebagian yang sudah memiliki hak pilih.

"Ya SMA, Madrasah Aliyah, segala macam yang sederajat, kan enggak semuanya sudah usia pilih. Tapi kalau di kampus semuanya usia pilih, terbuka ruang di situ," ujar Mellaz ditemui di sela-sela uji publik PKPU di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Senin (4/9).

Selain itu, kata Mellaz, aturan ini dilahirkan oleh KPU juga menyusul saran dan pertimbangan yang disampaikan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Sepanjang diskusi kita kemarin disarankan Kemenag dan Kemendikbud sebagai pertimbangan. Ya logis juga SLTA enggak usah," imbuhnya.

Sebagai informasi, MK sebelumnya membolehkan para peserta pemilu melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, asalkan tidak menggunakan atribut kampanye.

Untuk mengatur lebih lanjut ihwal kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan itu, KPU kemudian menyisipkan Pasal 72A dan 72B.

Dalam Pasal 72A ayat 4, dinyatakan bahwa tempat pendidikan adalah perguruan tinggi.

Lebih rincinya, KPU menyatakan perguruan tinggi itu meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

KPU juga menyatakan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan diperbolehkan untuk kampanye sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Adapun penanggung jawab yang dimaksud adalah rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, serta dari direktur untuk politeknik, akademi dan akademi komunitas.

KPU masih mengkaji lagi terkait bentuk kampanye yang diperbolehkan untuk di perguruan tinggi. Intinya, Mellaz mengatakan, ketika itu berlaku semuanya harus diperbolehkan, tidak bisa hanya dari satu pihak saja.

"Misal ini berdasarkan permintaan peserta, kalau peserta dibuka ruang, si a dibuka ruang, si b enggak dibuka ruang kan bisa komplain, malah urusannya masuk Bawaslu," terang Mellaz.

Terkait waktu, kampanye di kampus hanya boleh dilaksanakan saat weekend atau akhir pekan, yakni pada hari Sabtu dan Minggu.

"Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Hari Minggu," sebagaimana dikutip dari PKPU 15/2023.

Selain itu dalam Pasal 72 rancangan PKPU soal kampanye juga disebut pelaksana kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

KPU juga melarang pelaksana kampanye menggunakan tanda gambar atau atribut politik saat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Di sisi lain KPU juga berharap para dosen di universitas juga tak terlibat dalam kampanye karena harus berpegang teguh dengan UU kepegawaian negara.

”Kampus akan dijadikan tempat kampanye oleh karena itu misalnya ASN tetap berpegang teguh sama UU kepegawaian,” ujar Mellaz.(tribun network/mar/dod)