TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDIP, Deddy Sitorus membantah keterlibatan partainya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemanggilan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012. 

Kala itu, Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014. 

Pemanggilan Cak Imin oleh KPK dirasa janggal oleh sejumlah pihak.

Baca juga: Respons Anies usai AHY Beri Selamat setelah jadi Capres Cak Imin: Terima Kasih, Kami Apresiasi

Pasalnya, pemanggilan tersebut dilakukan di tengah hiruk-pikuk Cak Imin yang dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Kejanggalan tersebut turut dirasakan Deddy Sitorus.

Ia pun menyinggung soal dugaan politisasi hukum di tengah suasana politik yang kian memanas.

"Terus terang kami ingin bertanya kepada KPK, ada apa sebenarnya?" ucap Deddy, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (5/9/2023).

"Banyak orang tentu akan menyimpulkan ini sebagai upaya politisasi hukum, karena langsung dalam hitungan jam berita tentang kasus Cak Imin muncul dari beberapa media terafiliasi."

Mewakili PDIP, Deddy mengaku enggan dikaitkan dengan pemanggilan Cak Imin oleh KPK.

Ia menegaskan PDIP dan Jokowi tak ada kaitannya dengan pemanggilan tersebut.

"Kami sangat menyayangkan kalau ini bukan murni penegakan hukum, dan kami tidak ingin dikaitkan dengan urusan ini," ujar Deddy.

"Kami tahu ada orang berkuasa yang terkait penegakan hukum, terutama di legislasi, yang berdansa dengan kasus ini."

"Tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan, tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi," imbuhnya.

Baca juga: KPK Panggil Cak Imin Usai Deklarasi Cawapres, Nasdem: Ini Proses Hukum Atau Politik?