Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah konfederasi dan federasi buruh di tingkat nasional resmi melakukan Deklarasi Bogor, Poros Buruh Untuk Perubahan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (14/10/23).

Para pimpinan buruh nasional dari berbagai konfederasi dan federasi yang membidani deklarasi ini antara lain:

• Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono
• Ketua Umum SBSI’92 Sunarti
• Ketua Umum FSP Pertanian dan Perkebunan (PP) SPSI Achmad Mundji
• Ketua Umum FSP Logam Elektronik dan Mesin (LEM) SPSI Arif Minardi
• Ketua Umum FSP Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) SPSI Dedi Sudarajat
• Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat
• Ketua Umum KSPN Andi Baso Rukman

Tokoh lain perburuhan seperti Anna Sumarna dan Syamsul Bahri masing-masing dari FSP Transport Indonesia (TI) SPSI Jawa Barat dan DKI Jakarta juga disebutkan hadir dalam deklarasi tersebut.

Adapun Deklarasi Bogor atau Deklarasi Poros Buruh Untuk Perubahan yang dibacakan

“Kami Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja –Serikat Buruh tingkat Nasional, dengan ini mendeklarasikan Poros Buruh untuk Perubahan sebagai langkah perjuangan politik kaum buruh Indonesia untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 – 2029. Ihktiar Perjuangan Politik ini kami abdikan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kebijakan yang menindas kaum buruh dan yang menghambat pembangunan Industrialisasi Nasional,” kata Djoko Heryono membacakan dekralasi tersebut, dikutip, Sabtu (14/10/2023).

Sebelum deklarasi, para eksponen buruh itu juga telah mendata berbagai gangguan bagi berkembangnya industri dan rendahnya kesejahteraan buruh.

Sepuluh hal tersebut antara lain:

1. Upah Murah

2. Hilangnya kepastian kerja (Kerja Kontrak, Outsourcing dan Pemagangan

3. PHK semakin dipermudah

4. Potongan uang pesangon besar-besaran

5. Serbuan Tenaga Kerja Asing China (RRC)

6. Jaminan Sosial terbatas dan diskriminatif

7. Pungutan Liar dan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

8. Bunga Bank tinggi bagai rentenir

9. Penyelenggaraan pekerja migran yang memeras

10. Impor produk industri yang ugal-ugalan

“Nah, kesepuluh hal itulah yang harus dibabat habis bila Indonesia ingin serius membangun industrialisasi nasional yang tangguh sekaligus menjamin kesejahteraan yang layak bagi kaum buruhnya,” tegas Jumhur Hidayat.

Jumhur mengatakan, deklarasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari harapan para anggota yang ingin berjuang memenangkan AMIN (Anies-Muhaimin) dalam Pilpres 2024, karena pasangan inilah yang jelas menyatakan ingin melakukan perubahan.

Baca juga: Alasan Anies-Cak Imin Daftar ke KPU Hari Pertama, Akui Sudah Matang, Tak Perlu Tunggu Detik Terakhir

“Bahkan, tingginya animo kaum buruh Indonesia pada perubahan, meyakini bahwa AMIN akan menang satu putaran sehingga hanya kecuranganlah yang bisa mengalahkan pasangan AMIN,” pungkas Jumhur.