Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Soal permintaan jabatan Presiden tiga peiode membuat suhu politik makin panas.
Awalnya politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang pertama mengatakan akar renggangnya hubungan partainya dengan Presiden Joko Widodo adalah terkait jabatan presiden 3 periode.
Keterangan Adian Napitupulu tersebut sudah dibantah langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Kini giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang komentar.
Hasto Kristiyanto mengangkat lagi soal tersebut saat berbicara dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Dia menyampaikan informasi permintaan 3 periode dari Pak Lurah berasal dari menteri.
Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.
Hasto: Informasi Permintaan 3 Periode dari 'Pak Lurah' Berasal dari Menteri
Hasto Kristiyanto mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut Hasto, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi.
Sebagai informasi, label 'Pak Lurah' sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto melanjutkan, menteri itu menyatakan bahwa sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto.
Hasto Rahasiakan Sosok Mentri yang Bocorkan Soal Permintaan 3 Periode
Hanya saja, Hasto tak mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.
Bahkan, dia menegaskan dirinya siap bertanggungjawab atas kabar permintaan jabatan presiden tiga periode itu.
"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ujar Hasto.
Namun, Hasto menuturkan PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.
"Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," imbuhnya.
Cerita Hasto soal Jabatan 3 Periode Permintaan Pak Lurah: Saya Pertanggungjawabkan di Hadapan Tuhan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto blak-blakan menyebut usulan presiden tiga periode merupakan permintaan 'Pak Lurah'.
Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.
"Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa di-crosscheck, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," ucap Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).
Hasto pun menyinggung seorang menteri yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya usulan presiden tiga periode.
Namun, ia tidak menyebut secara jelas nama menteri yang dimaksud.
Menurut Hasto, menteri tersebut mengatakan bahwa sosok "Pak Lurah" yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
"Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big datanya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ungkap Hasto.
"Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.
Baca juga: Puan Bantah Kabar Jokowi Minta Jadi Presiden 3 Periode ke Megawati
Hasto menegaskan PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia menyebut PDIP tetap berpegang teguh pada konstitusi.
"Karena PDI Perjuangan lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, taat pada konstitusi, maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi," jelasnya.
"Tapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konsitutusi sebagai role of the game yang sangat fundamental."
Kata Projo soal Spekulasi Jokowi Minta Jatah 3 Periode
Organisasi Relawan Pro Jokowi (Projo) buka suara perihal spekulasi yang menyebut Presiden Joko Widodo meminta jabatan presiden menjadi tiga periode.
Isu tersebut pertama kali digulirkan oleh Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu.
Ia menyebut hubungan Jokowi partai berlogo banteng moncong putih itu memburuk selepas keinginan Jokowi untuk menambah masa jabatan presiden selama tiga periode ditolak oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Namun, Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) DPP Projo, Panel Barus, menyebut tuduhan tersebut sebagai drama.
“Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar,” kata Panel Barus sebagaimana dikutip oleh Tribunnews.com pada Jumat (27/10/2023).
Panel lantas berujar, Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang.
Jokowi, lanjut Panel, menyatakan dirinya taat kepada konstitusi, bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut.
Pernyataan sejenis juga kembali ditegaskan oleh Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas V Projo pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah.
Baca juga: Tak Khawatir Anak Presiden Maju Pilpres, TPN Ganjar: Siapapun Sama Saja
Sementara itu, Projo mengumumkan sikap resmi menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022.
Megawati kemudian turut mengumumkan penolakan terhadap wacana jabatan presiden tiga periode pada 10 Januari 2023.
“Pengumuman sikap Projo tersebut justru karena arahan Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat," sambungnya.
Panel lalu menuturkan bahwa tidak benar Jokowi terbawa perasaan (kesal) dengan PDIP karena isu perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jadi tidak benar Jokowi baper soal itu kemudian marah kepada PDIP,” ujarnya.
Menurut Panel, persoalan sebenarnya adalah mengenai kontestasi Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Dia meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, menjadi cawapres mendampingi Prabowo.
“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi," jelasnya.
"Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” tutur Panel.
Puan Sudah Beri Klarifikasi
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, telah membantah rumor soal Presiden Jokowi disebut pernah meminta perpanjangan jabatan tiga periode.
Puan menegaskan Jokowi tidak pernah meminta hal itu, terlebih kepada Megawati Soekarnoputri.
"Oh enggak, enggak pernah, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," ungkap Puan di Jakarta, Rabu (25/10/2023) dikutip dari Kompas TV.
Puan pun hanya bisa menyampaikan, PDIP tegak lurus pada aturan konstitusi negara, yakni masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Diungkap oleh Adian
Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDI-P.
Ia menduga hal itu disebabkan oleh hal sederhana.
Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).
Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.
Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.
Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali. (tribun network/thf/Tribunnews.com)