News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Politikus Golkar Bantah Pernyataan Kartu Truf Ketua Umum Partai Politik Dipegang Penguasa

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar yang juga perwakilan tim kampanye Pilpres pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid.

Sebab, Gibran akhirnya lolos maju menjadi cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Baca juga: Demokrat Jawab Pernyataan Sekjen PDIP yang Sebut Penguasa Pegang Kartu Truf Ketua Umum Parpol

Hasto menyebut PDIP percaya bahwa Indonesia negeri di mana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.

“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan," kata Hasto dalam keterangannya dikutip pada Senin (30/10/2023).

Menurutnya, langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan bentuk pembangkangan.

"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK," ujar Hasto.

Hasto juga menyebut ada ketua umum parpol yang menceritakan kepadanya jika kartu truf-nya dipegang.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," ucapnya.

Selain itu, dia menuturkan ada juga yang bercerita mengenai kerasnya tekanan kekuasaan.

"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan saat ini PDIP sedang dalam suasana sedih, luka hati dan berpasrah kepada Tuhan.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," tuturnya.

Sebab, dia menyebut PDIP sangat mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," jelas Hasto.

"Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," sambungnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini