TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, secara tegas menyatakan akan memperbaiki beberapa kekeliruan yang dianggapnya terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini disampaikan Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta.

Ganjar menyebut ada enam program ekonomi yang dianggap meleset selama kepemimpinan Jokowi.

Ia menegaskan kesiapannya untuk memperbaiki aspek-aspek yang dinilai tidak tepat dalam program-program tersebut.

"Di Infrastruktur itu 10 tahun pak Jokowi sudah lakukan itu. Tapi ada protes,” tutur Ganjar.

Berikut enam hal yang disebut Ganjar sebagai kekeliruan pemerintahan Jokowi

1. Infrastruktur Dibangun Namun Sepi Pengguna

Sejumlah mega proyek infrastruktur telah dibangun oleh Jokowi dengan anggaran sekitar Rp 391,7 triliun, dari target Rp 177,9 triliun di tahun 2023. Salah satu proyek andalan Jokowi ialah pembangunan jalan tol hingga 35 bandara baru.

Ganjar tidak menyalahkan dengan adanya pembangunan yang dilakukan, karena telah memberikan akses baru. Namun kekeliuran Jokowi dipandang dari sektor ekosistem masyarakat di wilayah tersebut.

Tingkat ekonomi masyarakat antar daerah di kawasan pembangunan tersebut dinilai sangat timpang, dan pada akhirnya, infrastruktur yang telah dibangun tidak termanfaatkan dengan baik.

"Jadi nilai tambah infrastruktur yang ada dan kota tidak makin berat dengan migrasi, dan desanya bisa tumbuh, dan jangan dijadikan kota, biarkan kearifannya mucul. Istilahnya, negoro moro toto, Desa moro coro," ucap Ganjar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, kemiskinan di perdesaan 12,22 persen, sementara di perkotaan 7,29%. Secara total, kemiskinan populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang.

2. Pengembangan Sektor Krusial yang Tidak Optimal

Kemudian Ganjar juga menyoroti bagaimana upaya Jokowi dalam membangun industri seperti pertambangan dan perkebunan. Dua sektor penting ini dianggap hanya memberikan keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakat hanya sebagai penonton dan korban.