Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara soal putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhdap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Dalam pernyataannya, Megawati memuji putusan MKMK yang menjatuhi sanksi teguran lisan hingga pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK lantaran terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Dia menyebut putusan itu diibaratkan menjadi 'cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.'
Presiden ke-5 RI itu juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie yang telah menjatuhi sanksi kepada sembilan hakim MK tersebut.
Tak hanya soal putusan MKMK, Megawati turut menceritakan kembali awal berdirinya MK yang disebutnya dilakukan dengan penuh pengorbanan sebagai wujud eksistensi dari melawan pemerintahan otoriter di era Orde Baru.
Di akhir pidatonya, Megawati pun turut menyoroti Pemilu 2024 agar menjadi momentum terpilihnya pemimpin terbaik bagi rakyat Indonesia.
Baca juga: Megawati: Jadikan Pemilu 2024 Momentum Dapatkan Pemimpin Terbaik yang Wakili Kehendak Rakyat
Selain itu, dirinya juga menyinggung soal adanya potensi kecurangan Pemilu 2024 yang menurutnya sudah mulai terlihat.
Untuk selengkapnya berikut pidato lengkap Megawati terkait putusan MKMK:
"Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Astu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila! Merdeka!.
Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua.
Pada momentum yang sangat baik ini, setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita masa sekarang dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati nurani yang jernih sebagai kontemplasi, maka saya memutuskan, sudah tiba saatnya untuk berbicara.
Berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat, dan berbicara dengan tuntunan akal sehat, dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki. Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.
Kita semuanya tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya.
Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai hukum dasar tertulis namun konstitusi itu harusnya memiliki ruh. Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.
Apa yang terjadi saat ini, mengingatkan saya, ketika sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu, diperintahkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7b, Pasal 24 ayat 2, dan Pasal 24c tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting, guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi.
Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius dalam mengurus pembentukannya. Saya sebagai Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, mencarikan sendiri gedungnya dan saya putuskan berada dekat dengan Istana yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring Satu sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara.
Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimly Asshiddiqie, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini.
Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter.
Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini, lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu, menggerakan rakyat, hingga masuklah zaman demokrasi.
Bukan sebuah proses yang mudah, bukan yang indah, karena pada waktu itu, sampai saat ini, kita masih seharusnya mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain-lain.
Mereka banyak saksi-saksi hidup yang sampai saat ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka, melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi.
Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar hati nurani.
Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun kalian berada. Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Karena itulah dalam situasi seperti ini, mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati.
Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri.
Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia.
Dengan keadilan inilah, kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat.
Terus kawal dan tegakkan demokrasi! Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi!
Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terimakasih. Wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Rahayu."
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Pilpres 2024