TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung potensi kecurangan akan terjadi pada proses pemilihan umum kali ini.

Megawati mengungkapkan hal ini di akun Youtube PDI Perjuangan yang diunggah 12 November 2023.

Ia berharap agar kecurangan ini tidak dibiarkan.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati.

Baca juga: Kata Prabowo usai Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres, Jika Pemilu Curang Berarti Khianati Bangsa

Tanggapan Fahri Hamzah

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi Megawati isu ihwal adanya kecurangan di Pemilu 2024 yang sudah mulai terlihat.

Menurut Fahri pernyataan itu hanya sebuah kecurigaan yang dilontarkan oleh partai politik (parpol) yang diduga kerap berlaku curang di pesta demokrasi.

"Kasarnya kita belum tahu cara curang, terus dimarahin, dicurigai curang sama yang sering curang, aneh juga sebenarnya, tapi yaudah," kata Fahri di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11/2023) seperti dikutip dari Kompas.TV.

Menurut dia selama ini PDIP adalah pemain inti yang menguasai seluruh infrastruktur dan perangkat dalam menyambut pelaksanaan pemilu.

"Masalahnya kan PDIP kan pemain inti dalam 10 tahun terakhir kan dia kan pasti tahu permainan kalau ada kecurangan, kan dia tahu pasti curangnya ada di mana."

"Udah ahli banget. Lah kita ini kan pemain lama yang sering dikalahkan," katanya.

PKS Sepakat dengan Megawati

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera sepakat dengan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa manipulasi hukum kembali terjadi.

"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kejadian di MK dilanjutkan di MKMK contohnya," kata Mardani kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Dia menilai Pilpres 2024 ini akan istimewa.

"Anak presiden maju dalam pertarungan. Asas netralitas mesti benar-benar dijaga," kata dia.

Mardani juga mengimbau agar masyarakat untuk bersama-sama menjaga NKRI.

"Rakyat yang mesti waspada menjaga bersama NKRI," pungkasnya.

Megawati Soekarnoputri menyoroti terkait dengan polemik yang terjadi belakangan ini di Mahkamah Konstitusi RI (MK).

Kata Megawati, apa yang terjadi belakangan ini di MK termasuk terkait dengan polemik putusan gugatan batas usia minimal capres-cawapres adalah bentuk manipulasi hukum.