Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan intimidasi kepala daerah.

Hal itu untuk merespons pernyataan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Dalam pernyataannya, Ganjar mengungkap Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD banyak menerima laporan kepala daerah yang diintimidasi menjelang Pilpres 2024.

Menurutnya, pihaknya tidak penah melakukan intervensi apapun kepada kepala daerah yang diusung oleh PAN.

"Tidak ada intimidasi, intervensi dan tekanan, desakan kepada kepala daerah. Jadi biarkanlah kepala daerah itu bekerja dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya. Bekerja untuk rakyat meskipun dia berasal dari partai koalisi Indonesia maju," kata Viva saat dikonfirmasi, Rabu (15/11/2023).

Lebih lanjut, Viva menambahkan pihaknya juga tidak pernah memaksakan para ASN, TNI maupun Polri untuk terlibat aktif dalam Pemilu. Sebaliknya, PAN mendukung kontestasi demokrat harus jujur dan adil.

"Dan tidak juga memaksakan semua masyarakat untuk melakukan ikut terlibat dalam proses pemilu terutama yang ASN, TNI, Polri itu kan harus netral. Jadi marilah kita membuat Pemilu itu secara luber, jurdil berkualitas dan berintegritas," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo membenarkan soal banyaknya kepala daerah yang diintimidasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Ganjar menjelaskan, hal itu diketahuinya melalui laporan yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Sudah (terima laporan), benar (ada kepala daerah diintimidasi)," ucap Ganjar, usai pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Ganjar mengatakan, karena mengetahui adanya intimidasi terhadap kepala daerah tersebut, ia sengaja mengungkapkan hal itu secara terbuka dalam pidatonya dalam acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres di KPU RI.

"Ya sudah ada lah semua (kepala daerah) yang melapor dan kami tahu semua, maka kami sampaikan secara terbuka," ungkap Ganjar.

Hal itu disampaikannya di depan publik, kata Ganjar, agar masyarakat bisa mengetahui adanya kejadian tersebut. 

Menurut Ganjar, hal itu juga dikemukakannya agar Pilpres 2024 berlangsung secara jujur dan adil.

Ia meyakini KPU RI bisa menyelenggarakan Pilpres 2024 mendatang dengan baik. 

Sebab, katanya, jika Pilpres 2024 dilangsungkan dengan penuh kecurangan, tentu akan menjadi catatan buruk bagi sejarah demokrasi Indonesia.

"Kami melihat apa kejadian-kejadian yang ada, maka kenudian kami sampaikan dalam format pidato resmi saya, kemudian publik semua bisa aware," tutur Ganjar.

"Semuanya bisa pada tugas dan fungsi pokok yang adil, menjalankan dengan baik. Yang mesti netral juga nentral. Maka, kontestasinya akan menarik. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi sebuah catatan nokta hitam dalam demokrasi," sambungnya.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan meluncurkan nomor aduan untuk pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024.

Baca juga: TPN Ganjar Singgung soal Intimidasi Aparat: Tanda-tanda Mendekati Orde Baru

Meski demikian, Ganjar belum mengumumkan nomor aduan yang diungkapkannya itu.

"Sekarang partai-partai kami juga minta untuk membuat sargas itu dan kami akan buat nanti semacam nomor atau platform untuk masyarakat bisa mengadu sehingga kita bisa fair," kata kader PDI Perjuangan itu.