Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Saat ini, hubungan antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan.
Hal ini tak terlepas dari manuver yang dilakukan oleh keluarga Jokowi jelang Pemilu 2024.
Di mana keluarga Presiden ke-7 Indonesia itu berbondong-bondong menyeberang ke kubu Prabowo Subianto alih-alih mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca juga: PDIP Sebut Jokowi Sibuk: Sampai Saat Ini Belum Jalin Komunikasi
Di sisi lain, PDIP dan Jokowi belum menjalin komunikasi, meski begitu hubungan keduanya disebut baik-baik saja.
Komunikasi antara partai berlambang banteng moncong putih itu dengan Jokowi dinilai masih terhambat karena adanya kesibukan.
Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2024).
"Memang Pak Jokowi sibuk terus, pulang dari mana, jadi saya rasa sampai saat ini belum ada komunikasi," ujar Olly kepada Tribunnews.com.
Sejauh ini, kata Olly, PDIP berkomunikasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu melalui kader-kadernya yang berada di Kabinet Indonesia Maju.
"Kan anggota PDIP masih banyak di kabinet, tentu komunikasi lewat mereka," tuturnya.
Walaupun Jokowi disinyalir tak sejalan dengan PDIP di Pilpres 2024, partai akan tetap mendukung masa kepemimpinan Presiden sampai masa jabatannya berakhir.
Menurut Olly, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tidak menginstruksikan para kader untuk menentang Jokowi.
"(Status Jokowi di PDIP) biasa, enggak ada instruksi Ibu (Mega) untuk kita bertentangan dengan Pak Presiden, kita harus dukung Presiden sampai masa akhirnya," kata Olly.
Lebih lanjut, Olly menegaskan, hingga saat ini hubungan antara PDIP dan Jokowi tak ada masalah dan berjalan dengan baik.
"Baik-baik juga, enggak masalah," terangnya.
Bagaimanapun, sebagai kader PDIP, keluarga Jokowi dinilai sudah tak lagi memihak partai.
Hal ini dibuktikan dengan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Padahal, sebelumnya Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wali Kota Solo dengan menyandang sebagai anggota PDIP.
Langkah Gibran maju sebagai cawapres kemudian didukung oleh menantu Presiden Jokowi, yakni Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Tindakan Bobby lantas mengundang reaksi dari DPC PDIP Kota Medan yang mengusulkan supaya suami Kahiyang Ayu itu dipecat oleh DPP.
Manuver dari Jokowi jelang akhir masa jabatannya ini pernah dikomentari oleh Pengamat Sosiologi Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Rezza Akbar.
Rezza menilai, seharusnya langkah yang dilakukan oleh dinasti politik keluarga Jokowi di gelanggang politik nasional saat ini tak mengejutkan.
Menurutnya, portofolio politik keluarga Jokowi orientasinya memang melulu soal kekuasaan.
Ini tercermin dari gerak Jokowi semenjak menjabat sebagai Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan naik ke posisi puncak sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.
Di mana ia tak menuntaskan jabatannya sebagai Wali Kota Solo pada periode keduanya, dan meninggalkan kursi Gubernur DKI demi maju ke kontestasi Pilpres 2014.
"Portofolio politik mereka sebenarnya portofolio politik yang orientasinya melulu pada kekuasaan," kata Rezza dalam acara 'Overview: PDIP dan Jokowi, Dua Kaki atau Pecah Kongsi' di YouTube Tribunnews.com, Kamis (2/11/2023).
"Pak Jokowi tak tuntas pada periodenye keduanya di Surakarta, Pak Jokowi tak tuntas pada masa jabatannya di Gubernur DKI."
"Kemudian, kenapa kita harus terkejut bahwa pada akhirnya Pak Jokowi menghamparkan karpet merah kepada putranya?"
"Ketika selama ini beliau sudah melakukan hal ini sebelumnya, pada posisi Wali Kota Surakarta dan juga untuk menantunya di Medan," tuturnya.
Oleh sebab itu, kata Rezza, kesempatan Gibran untuk maju sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 juga tak akan dihalangi oleh Jokowi.
Justru kesempatan itu akan dikapitalisasi oleh keluarga Jokowi untuk mendapatkan dan mengamankan kekuasaan.
(Tribunnews.com/Deni/Mario Christian Sumampow)