Nasional Desa Bersatu terdiri dari delapan organisasi perangkat desa.
Dalam undangan kepada pers, disebutkan bahwa Desa Bersatu terdiri dari APDESI, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia).
Selain itu juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia). Kelompok ini juga terdiri dari PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
Baca juga: Sejumlah Tokoh di Balik Dukungan Kepala Desa ke Prabowo-Gibran yang Kini Disorot, Ada Caleg Golkar
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Muhammad Asri Anas berharap pasangan Prabowo-Gibran bisa mengakomodir beberapa aspirasi yang mereka sampaikan.
Anas meminta perlunya evaluasi pendamping desa hingga perbaikan kesejahteraan perangkat desa dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.
Menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran bisa memenuhi harapan tersebut.
"Buat kami, tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," ucap Anas.
Terkait Prabowo-Gibran diundang dalam acara tersebut, Anas menjelaskan pihaknya tidak melakukan deklarasi.
"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi," ungkapnya.
Anies Tak Persoalkan
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons adanya acara Desa Bersatu di Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya hal itu tidak jadi masalah dan merupakan sebuah pilihan.
"Iya nggak apa-apa itu hak kita untuk ambil pilihan," kata Anies di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Bawaslu Panggil Panitia Acara
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bakal memanggil panitia acara Desa Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
"Kami lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Namun dia enggan memberi tahu kapan pemanggilan dilakukan. Bawaslu juga tidak mau memberikan apa yang akan digali dari pemanggilan tersebut.
Dia menekankan soal pelibatan kades dilarang dalam berkampanye.
"Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye," ucap Bagja