TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perubahan format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi sorotan.

Berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masing-masing pasangan calon (paslon) hadir bersamaan dalam debat tersebut.

Dalam lima kali debat yang digelar KPU, seluruhnya akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Pengamat Usul Timses dan Keluarga Capres-Cawapres Diikutsertakan Dalam Debat Pilpres 2024

Tidak ada gelaran debat khusus yang dihadiri hanya oleh Capres saja atau Cawapres saja.

Perubahan format debat tersebut masih menjadi polemik, bahkan kubu pasangan calon (Paslon) saling tuding.

TKN Prabowo-Gibran Sebut Format Debat Cawapres Diusulkan Tim Anies-Muhaimin

Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo mengatakan usulan format debat Pilpres 2024 adalah usulan perwakilan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Dradjad terkejut saat Anies Baswedan mengaku terkejut.

Dradjad memaparkan beberapa hari terakhir ini berkembang polemik tentang format debat cawapres.

Bahkan capres nomor urut 1 mas Anies Baswedan pada hari sabtu 2 Desember 2023 di Grand Sahid Jaya Hotel diberitakan mengatakan “Maka itu kita terkejut. Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan …”.

Baca juga: Puan Maharani Minta Format Baru Debat Capres-Cawapres Dipertimbangkan Kembali

“Narasi dan persepsi yang berkembang di pers dan medsos juga liar. Mengarah pada kesan dan fitnah seolah-olah Presiden Jokowi mengintervensi KPU dalam penentuan format debat Capres-Cawapres. Seolah-olah hal itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada pak Prabowo, dan lebih khusus lagi kepada mas Gibran,” kata Dradjad, Minggu (3/12/2023).

Menurut Dradjad, usulan agar Capres dan Cawapres hadir bersama dalam setiap sesi debat itu muncul dalam rapat atau diskusi KPU dengan perwakilan dari ketiga paslon di kantor KPU pada tanggal 29 November 2023.

Dalam rapat tersebut paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, diwakili oleh delegasi yang terdiri dari 6 orang dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. 

“Saya sendiri tidak hadir karena pada waktu yang sama ditugaskan mewakili TKN Prabowo-Gibran dalam acara Indonesia Economic Forum yaitu the IEF Presidential Dialogue: State of the Nation, yang diselenggarakan di the Habibie & Ainun Library di Jakarta,”  kata Dradjad. 

Berdasarkan notulen internal TKN Prabowo-Gibran, menurut Dradjad, rapat tersebut dibuka Ketua KPU Hasyim Asy’ari. 

Setelah itu dilanjutkan dengan paparan dari KPU mengenai tanggal, tempat, tema, format acara, disain dan susunan acara debat. 

Setelah itu perwakilan setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan atau usulan.

Menurut Dradjad, perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan atau usulan. 

Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: “Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir bersama, pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU”. 

“Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, menurut Dradjad,  Burhan menyampaikan beberapa masukan atau usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin di atas.

“Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini Beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut,” kata Dewan Pengarah Relawan PAS-Gibran ini.

Merujuk notulen internal TKN Prabowo-Gibran, menurut ekonom senior INDEF ini, usulan format debat tersebut datangnya justru dari tim Anies-Muhaimin. 

Karena itu, Dradjad mengaku terkejut membaca bahwa Capres Anies Baswedan terkejut. 

“Merujuk notulen internal kami, tim Anies sudah berbicara dan bahkan yang mengusulkannya,” ungkap Dradjad.

Dradjad mengaku sangat menjunjung tinggi check and recheck, sehingga ia menyarankan agar pasangan Anies-Muhaimin mengonfirmasinya kepada tim Anies-Muhaimin sendiri. 

Khususnya mereka yang hadir dalam rapat di atas. Dengan demikian, segala sesuatunya menjadi jelas dan gamblang.  

Ditegaskan Dradjad, Prabowo maupun Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU.

Tentu dalam debat tersebut mereka berdua akan menyampaikan program-program Prabowo-Gibran, seperti makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah, program bagi Generasi Milenial dan Generasi Z, dan sebagainya.

Mereka berdua juga akan menjelaskan apa saja manfaat program-program tersebut bagi Indonesia.

Baca juga: Soal Polemik Debat Cawapres, PSI Singgung Paslon Nomor 1: Lucu Kalau Bertingkah Seakan Tidak Tahu

Anies Terkejut

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, pihaknya terkejut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan mengubah format debat capres dan cawapres 2024.

Perubahan itu yakni debat capres-cawapres Pilpres 2024 tak digelar secara terpisah dalam lima kali gelaran.

Padahal, lanjut Anies, tim pemenangannya sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk mengusulkan format debat.

"Jadi gini, setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usul terkait format debat. Dan tim belum pernah diajak berbicara," kata Anies saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Menurutnya, berdasarkan pengalamannya sebelumnya, pasangan calon (paslon) diajak berbicara merumuskan format debat.

"Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nanti pada waktunya suratnya akan disampaikan juga ke beliau," ungkap Anies.

Baca juga: KPU Tegaskan Debat Cawapres Tetap Ada, Hanya Mekanismenya Saja yang Beda: Kini Tiap Debat Didampingi

Kata KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan debat calon wakil presiden akan dilaksanakan agar pemilih bisa melihat sejauh mana kapasitas para calon pemimpin negeri.

Debat cawapres tetap ada karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Format debat nantinya dibagi menjadi lima yakni tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres.

Hanya saja, Hasyim menjelaskan format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan berbeda dibandingkan dengan Pilpres tahun 2019.

Menurutnya, format debat capres-cawapres pada tahun ini dibuat jauh lebih variatif.

Dalam lima kali debat itu, masing-masing pasangan hadir tidak terpisah agar publik dapat melihat kerja sama di antara mereka.

"Kemudian supaya publik semakin yakin team work antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," tegas Hasyim kepada wartawan, Sabtu (2/12/2023).

KPU pun memberikan proporsi waktu yang berbeda kepada capres dan cawapres untuk berbicara.

Ketika debat capres, porsi capres untuk bicara akan lebih banyak, sebaliknya saat debat cawapres.

Hasyim menyampaikan aturan baru itu telah disepakati oleh semua pasangan calon.

Pihaknya sekaligus membantah tuduhan bahwa ada permintaan dari satu paslon agar debat cawapres ditiadakan.

"Ketika debat cawapres proporsinya akan cawapres yang lebih banyak," ungkapnya.

Hasyim menambahkan urutan debat dan tema debat untuk calon presiden dan calon wakil presiden hingga saat ini belum tuntas dibahas.

KPU masih mematangkan usulan metode debat capres-cawapres yang diusulkan oleh tim pasangan capres-cawapres masing-masing.

"Rapat pertama dengan tim paslon Rabu (29/11/2023) kami minta tim paslon untuk usulkan metode, mekanisme, dan topik debat. Usulan itu kita matangkan lagi sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya," paparnya.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mempertegas bahwa dalam setiap debat capres dan cawapres bakal sama-sama didampingi oleh pasangannya.

Menurutnya, aturan baru ini tidak melanggar perundang-undangan pemilu.

"Di setiap debat, rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing," ucap Idham.

"Misalnya pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan," sambungnya.

Berdasarkan Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, yang menjadi aktor utama dalam debat adalah capres atau cawapres itu sendiri.

Tergantung saat itu debat diperuntukkan bagi capres atau cawapres.

KPU sebelumnya telah menetapkan jadwal debat kandidat Pilpres 2024 sebanyak lima kali.

Debat perdana digelar pada Selasa, 12 Desember 2023.

Nantinya debat akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit.

Rinciannya 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan.

Adapun tiga paslon peserta Pilpres 2024 yang telah ditetapkan yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: KPU Sebut Format Debat Capres Cawapres di Pilpres 2024 Beda dari Pilpres 2019, Apa Saja Bedanya?

Gibran Diuntungkan?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie, merasa prihatin dengan banyaknya narasi atau framming yang dilakukan di media sosial oleh warganet dan bahkan sejumlah tokoh terkait ditiadakannya debat khusus cawapres.

Grace mengatakan framming bahwa isu ditiadakannya debat cawapres menguntungkan Gibran sangatlah ngawur.

Awalnya, Grace menjelaskan bagaimana tim dari paslon Anies-Muhaimin (AMIN) yang mengusulkan format debat tersebut.

"Yang pertama kali meminta untuk ditiadakan justru dari paslon nomor 1 dan ada minutes of meetingnya ada di grup, karena kami cukup rajin untuk mencatat," kata Grace di Kediri, Jawa Timur, Minggu (3/12/2023)

Dirinya pun mempersilakan publik dan media untuk meminta KPU membuka isi rapat yang digelar pada 29 November 2023 lalu.

"Sekarang kan masih diskusi dan diputuskan debat cawapres tetap ada, tetapi narasi atau framming yang minta itu menguntungkan mas Gibran itu sama sekai missleading dan sangat ngawur karena yang meminta untuk ditiadakan adalah paslon nomor 1. Silakan dicek ke KPU, ada minutes of meetingnya," kata Grace.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI itu merasa prihatin dengan dampak yang terjadi di media sosial akibat framming tersebut.

"Bahwa hari-hari ini tokoh masyarakat bersuara di medsos tanpa ngecek sudah membuat meme m, memframming seolah-olah ini untuk keuntungan Mas Gibran, tapi ternyata yang mengusulkan dari paslon yang lain," kata dia.

"Jadi cek dan ricek, dan jangan mudah termakan framming negatif karena ini bagaimanapun kompetisi ya, ada orang-orang yang ingin menang dengan cara apa pun," pungkasnya.