Laporan Wartawan Tribunnews, Erik Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, KENDARI - Penolakan terhadap politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia masih terus bergulir.

Terutama, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang dinilai memuluskan jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Ribuan mahasiswa dari yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMARA) menggelar Mimbar Demokrasi di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kendari, Selasa (5/12/2023).

Koordinator aksi, Ardianto mengatakan tujuan kegiatan tersebut menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM.

Menurut Ardianto, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI Tahun 2023 terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden penuh dengan kepentingan elite.

Apalagi, melalui keputusan tersebut, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon wakil presiden.

"Yang sangat kita miriskan dengan kejadian kemarin putusan MK. Kami menduga ada sebuah settingan oleh MK sehingga sengaja dibukakan gerbang sebesar-besarnya agar bisa mendaftar," kata Ardianto saat dihubungi.

Ardianto mengatakan pembentukan MK sejak tahun 2003 telah mewarnai perkembangan hukum dan tata negara RI.

Namun, peran MK kemudian terdegradasi akibat putusan tentang batas usia capres-cawapres.

"Kehadiran MK ini merupakan kemajuan besar. Hari ini sudah dipolitisasi oleh kepentingan-kepentingan elite-elite politik. Maka hadir lah keresahan mahasiswa, maka ada mimbar demokrasi. Kita harus kembali merefleksikan politik dinasti jangan terulang kembali," kata mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) itu.

Ia berharap dengan adanya mimbar demokrasi ini bisa memantik kembali daya kritis mahasiswa.

Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa dari Uho kendari, IAIN Kendari, UMW Kendari, STIMIK Binabangsa, Unilaki Konawe turut hadir.

Aksi di Yogyakarta