News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilres 2024

Sekjen Gerindra Sebut Harun Al Rasyid Bukan Simpatisan Prabowo: Dia Usianya Masih SMP

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani, usai acara Deklarasi Warga Tegal Relawan Jakwire Prabowo Gibran di Gedung Joeang '45 Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (10/12/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Harun Al Rasyid yang tewas saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 atau selepas pemilihan umum menjadi sorotan.

Hal itu setelah capres nomor urut 1, Anies Baswedan membawa keluarga Harun Al Rasyid saat debat Capres di KPU.

Saat itu, Anies menyebut Harun Al Rasyid sebagai pendukung Prabowo Subianto yang saat itu maju sebagai capres di Pilpres 2019.

Dia menjadi korban penembakan saat kerusuhan di Bawaslu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut Harun Al Rasyid bukanlah simpatisan Prabowo.

Ia menyebut Harun hanyalah anak yang menjadi korban saat kerusuhan Bawaslu.

"Dia itu masih SMP, dia juga mengatakan dia datang ke sana untuk menyaksikan, untuk melihat ya. Jadi dia bukan pemilih, dia bukan pendukung, simpatisan juga bukan, tapi dia usia anak-anak yang ikut menjadi korban," ujar Muzani seusai peluncuran pemilihmuda.id di TKN Pemilih Muda (Fanta) Prabowo-Gibran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Usai Hadiri Debat Capres, Ayah Harun Al Rasyid Ungkap Alasannya Kini Dukung Anies Bukan Prabowo Lagi

Muzani pun menyatakan Anies mengeksploitasi kasus yang dialami Harun Rasyid untuk menarik simpati masyarakat.

Padahal, Anies lupa sejarah sebenarnya dalam kejadian tersebut.

"Jadi saya kira mas Anies mengeksploitasi suasana itu untuk menggunakan simpati atau untuk menarik simpati seolah-olah ada pembiaran tapi dia lupa dengan fakta dan data yang ada di lapangan, tolong dicek apa yang dikatakan orang tuanya di sosial media masih banyak," jelasnya.

Di sisi lain, Muzani mengaku tidak tahu menahu alasan kasus kematian Harun Al Rasyid tidak diusut oleh aparat penegak hukum.

Baca juga: Kematian Anaknya Dibawa Anies di Debat Capres, Orang Tua Harun Al Rasyid Ungkap Harapannya

"Saya tidak tahu apa namanya peristiwa itu karena kan saya tidak menangani hukum, tapi semua proses hukum kita hadapi kita proses dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan menyinggung kasus tewasnya Harun Al Rasyid usai gelaran pilpres 2019 lalu.

Momen itu terjadi pada debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Untuk diketahui, Hrun Al Rasyid merupakan pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

"Tidak kalah penting hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Al Rasyid, Harun adalah adalah anak yang meninggal pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu, protes hasil pemilu," kata Anies.

Dikatakan Anies, kasus tewasnya Harun Al Rasyid belum ada kejelasan hingga kini.

Hal itu menunjukkan hukum belum menghadirkan keadilan bagi warga negara.

"Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies juga memberi contoh kasus meninggalnya seorang ibu, bernama Mega Suryani Dewi.

Mega merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Nando di Bekasi.

"Ibu Mega Suryani Dewi, ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara tidak diperhatikan. Diam-diam meninggal korban kekerasan, apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah," ucap Anies.

Anies berpandangan dua kasus itu, menunjukkan Indonesia lebih sebagai negara yang patuh pada kekuasaan.

Sebab itu, pasangan AMIN (Anies-Muhaimin) berkomitmen menghadirkan hukum yang adil untuk semua warga negara.

"Kami memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja, kami kembalikan Marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi dan ketentuan itu berlaku pada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN menyangkut urusan TNI dan Polri," pungkas Anies.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini