Baca tanpa iklan
Oleh karena itu, PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa.
Hasto menegaskan, PDIP mendorong adanya perlindungan terhadap wong cilik sesuai tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ketiga, yakni Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.
"PDIP menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Ia menjelaskan, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.
Hasto menyebut, Ganjar-Mahfud sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud ialah untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Kemudian, ada subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja.
Lalu, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, pupuk, solar nelayan dan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan UMKM.
(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Reza Deni)