Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski debat ketiga Pilpres yang berlangsung pada Minggu (7/1/2024) semalam berlangsung sengit, namun masih ada hal yang luput dibahas dalam gelaran tersebut.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas memandang setidaknya tiga hal yang luput dibahas dalam debat yang dihadiri calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo semalam.

Baca juga: Respons Jokowi ketika Anies Beri Skor Jelek Kemenhan saat Debat Capres

Pertama, kata dia, porsi diskusi terkait penggalian terhadap program-program yang ditawarkan sedikit.

Padahal, kata dia, pada dokumen visi misi yang ditawarkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden terdapat hal yang bertolak belakang di antaranya.

Ia mencontohkan paslon nomor urut 1 mengatakan akan fokus menyelesaikan Minimum Essential Forces, kemudian setelah dari MEF rampung mereka akan membangun Essential Forces.

Sementara itu, kata dia, paslon nomor urut 2, mengatakan akan melanjutkan pembangunan Optimum Essential Forces.

Baca juga: Prabowo Usai Debat Capres Soal Pertahanan: Jangan Memprovokasi dan Jangan Menghasut

"Ini kan dua istilah yang bertolak belakang semestinya ini bisa digali lebih dalam. Itu yang tidak terlihat," kata Anton ketika dihubungi Tribunnews.com pada Senin (8/1/2024).

Kedua, ia mencontohkan isu terkait pensiun prajurit.

Menururtnya, berbicara tentang kesejahteraan tidak melulu soal tentang tunjangan kinerja, gaji, atau rumah, melainkan juga soal pensiunan. 

"Pensiunan ini jelas bagi saya menarik. Karena mereka ini juga pemilih sekarang. Ini sama sekali tidak disinggung," kata dia.

Terakhir, lanjut dia, tidak ada diskusi tentang perlunya integrative review menyangkut politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan.

Ketika ke depan tantangan yang akan dihadapi berupa lingkungan strategis yang penuh dengan ketidakpastian, maka semestinya, lanjut dia, ada sinergi dan tata ulang dalam konteks politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan integrative review di maja tiga bidang tersebut dikaji ulang secara utuh dan berbarengan.