TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengkritisi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait data yang salah soal pembelian kapal bekas.

Hal ini diungkapkannya saat debat ketiga capres yang diadakan KPU di Istora Senayan, Jakarta, (7/1/2024).

"Data-data yang Bapak ungkapkan terkait masalah kapal bekas, saya ingatkan waktu Bung Karno menghadapi Irian Barat (sekarang Papua) seluruh peralatannya bekas, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser (kapal perang multi peran), destroyer (kapal persenjataan lengkap seperti fregat) semuanya bekas, dan kita sampai sekarang pun masih banyak menggunakan yang bekas. Jadi data Bapak, mungkin niatnya baik tapi keliru," kata Prabowo.

Baca juga: Anies Ingatkan Belanja Alutsista Harus Bersih, Begini Kata Prabowo

Ia pun menjelaskan, dalam alat perang sebenarnya bukan masalah baru atau bekas, tetapi usia pakai.

"Kalau di pesawat disebut flying hours (jam terbang)," jelas Prabowo.

Ia pun memastikan, pihaknya ingin yang terbaik untuk prajurit, namun ada beberapa hal mendesak yang harus diprioritaskan, seperti pandemi Covid-19; krisis pangan akibat perang Rusia-Ukraina; termasuk krisis BBM.

Belanja Alutsista Jadi Investasi Pertahanan, Ganjar Pastikan BUMN Dilibatkan

Ganjar Pranowo, mendorong belanja alutsista menjadi investasi pertahanan, yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar dalam Debat Capres Ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023). Debat Capres Ketiga mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.

Menurut Ganjar, solusi ekonomi pertahanan untuk meningkatkan minimum essential forces agar pertahanan Indonesia tidak tertinggal dan lebih kuat harus dilakukan melalui kebijakan anggaran pertahanan yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi.

Ganjar menyampaikan dengan target pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, alokasi anggaran pertahanan dipatok sebesar 1-2% dari saat ini yang hanya sebesar 0,78%.

"Saya ingin menyatakan dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi 7% itu wajib, alokasi 1-2% wajib dari PDB untuk belanja pertahanan menjadi keharusan agar pertahanan kita kuat," ujar Ganjar.

Baca juga: Prabowo Subianto Sindir Anies Baswedan Soal Istilah Alutsista Bekas: Menyesatkan Rakyat

Capres berambut putih itu menjelaskan, selain alokasi anggaran pertahanan sebesar 1-2% dari produk domestik bruto (PDB), yang perlu ditata adalah belanja alutsista.

Ganjar menilai, belanja alutsista harus tepat dan menjadi investasi pertahanan, sehingga justru pembelanjaan terbesar sebaiknya dilakukan pada BUMN Pertahanan, yakni PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan PT LEN Industri (Persero).

"Belanja alutsista harus menjadi investasi pertahanan kita, maka tank bisa dibuat Pindad, heli di PTDI, fregat (kapal perang) di PT PAL, dan siber di PT LEN. Kalau ini bisa kita optimalkan, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces akan tercapai," ungkap Ganjar.

Dia menyampaikan, melihat kebijakan Kementerian Pertahanan untuk Tahun Anggaran 2024, minimum essential forces agak berat dicapai.

Baca juga: Singgung Alutsista, Ganjar Pranowo Soal Utang Luar Negeri: No Utang, No Usang

"Saya khawatir pertahanan kita makin mundur tidak ajeb dalam perencanaan. Ini menyulitkan, padahal kita perlu garda samudera untuk mengawal Indonesia dan Pertahanan Sakti 5.0," tutur Ganjar.