Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Begini strategi masing-masing calon presiden (capres) 2024 mengenai utang luar negeri (ULN) Indonesia.
Sebelumnya, utang luar negeri Indonesia disebutkan melonjak sebanyak 400,9 miliar dolar AS, tumbuh 2,0 persen atau setara Rp 6.237,60 triliun (kurs Rp 15.559 per dollar AS) pada November 2023.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menyampaikan, sejauh ini, ULN Indonesia tetap terkendali.
"Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy)," kata Erwin, Senin (15/1/2024).
Posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah, yang berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS.
"Struktur ULN Indonesia juga tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tutur Erwin.
ULN Indonesia pada November 2023 tetap terjaga, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,3 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.
Sebagai informasi, pemanfaatan ULN pada November 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat.
Sehingga, mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,9 persen).
Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Baca juga: Umbar Janji Manis, Para Capres Disebut Alergi Bahas Utang di Hadapan Pengusaha
Pemerintah, dalam hal ini, berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Disebutkan, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.
Mengenai ULN tersebut, sebelumnya, masing-masing capres sempat menyampaikan argumen mereka pada debat capres yang digelar Minggu (7/1/2024) lalu.
Lalu, seperti apakah strategi mereka dalam menghadapi utang luar negeri tersebut?
Anies Sebut Utang Luar Negeri Harus Digunakan untuk Aktivitas Produktif
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, utang negara yang didapat dari luar negeri harus digunakan seefektif mungkin dan aktivitas produktif.
Menurut Anies, utang bukan untuk membeli hal-hal yang tidak produktif, seperti alutsista bekas.
Hal itu disampaikannya saat merespons capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, perihal utang luar negeri, pada debat capres, Minggu.
"Utang-utang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang nonproduktif, misalnya utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan," kata Anies.
Menurut Anies, rasio perbandingan utang luar negeri sebesar 30 persen dari produk domestik bruto.
"Kita harus bisa mencapai maksimal angka 30 persen dari GDP. Sehingga kita aman, masih di bawah 30 persen," ujar Anies.
Lebih lanjut, Anies pun menilai perlu menata utang luar negeri, kemudian meningkatkan produk domestik bruto.
"Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri. Termasuk pelibatan swasta," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Lalu, memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita di samping mengurangi kebocoran pajak," pungkas Anies.
Prabowo Klaim Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia tak pernah gagal dalam membayar utang luar negeri.
Selain itu, kata Prabowo, Indonesia merupakan negara yang sangat dihormati di mata luar negeri.
Sehingga, ia tak khawatir mengenai adanya potensi intervensi kedaulatan Indoenesia akibat utang yang terus bertambah.
"Kita tak terlalu khawatir negara lain mau intervasi kita soal utang."
"Kita sangat dihormati, kita tidak pernah gagal bayar utang, mereka sangat hormat dengan Indonesia," kata dia.
Menurut Prabowo, rasio perbandingan utang luar negeri dengan Produk Domestik Bruto (PDB), terendah di dunia.
Ia pun menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar mendapatkan keuntungan dan posisi tawar yang lebih.
Di antaranya dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, serta strategi ekonomi yang tepat terutama dengan hilirisasi.
"Dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi. Di mana kita bisa mendapatkan keuntungan bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita," ungkapnya.
Selain itu, menurut Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut, negara juga harus mempunyai pertahanan yang kuat.
Supaya tidak bisa diintervensi dengan mengamankan kekayaan.
"Saya sangat optimis, tapi kita harus punya kekuasaan pertahanan yang kuat, supaya tidak bisa diintervensi tidak bisa digertak tidak bisa diintimidasi."
"Kita dihormati, kita akan amankan kekayaan, kita amankan ekonomi, kita amankan pembangunan menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya," tutur Prabowo.
Ganjar Tak Mau Utang untuk Sesuatu yang Usang
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, tak mau berhutang untuk sesuatu yang usang, berkaitan dengan pertahanan nasional.
Menurut Ganjar, utang-utang tersebut bisa saja mematikan, jadi harus berhati-hati.
Menurutnya hal itu bisa membuat banyak negara kolaps karena Utang.
"Utang-Utang itu memang bisa mematikan maka hati-hati kalau mau Utang. Terutama pada infrastruktur yang punya resiko tinggi kita harus hitung betul," kata Ganjar.
"Namun demikian, kalau ingin menggunakan kekuatan dalam negeri artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7 persen. Kemudian government berjalan dengan baik," sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar menegaskan, Indonesia harus betul-betul anti korupsi.
Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi di Indonesia.
"Hanya saja kalau kita bicara pada industri pertahanan, kita mesti kita kuatkan Indonesia dalam negeri."
"Jadi mohon maaf kaitan dengan utang, no Utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer teknologi dari dalam negeri," tegasnya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Chaerul Umam/Sri Juliati/Rahmat Fajar/Dennis Destryawan)