Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan Pemilu 2024 bakal menjadi tantangan bagi mereka dibanding pemilu sebelumnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memprediksi akan banyak potensi pelanggaran yang bisa terjadi baik di dalam maupun luar negeri.
Saat ini, isu krusial yang dihadapi Bawaslu meliputi politik uang, netralitas ASN, TNI/Polri, politik identitas yang mengarah ke SARA, hoaks dan berita bohong serta ketepatan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurutnya, tidak hanya di Indonesia, hal itu bisa berlaku juga di luar Indonesia.
"Bawaslu terus melakukan sosialisasi untuk pencegahan dan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat," ujar Bagja dalam keterangannya, Minggu (21/1/2024)/
"Maka kami juga gencar memakai sosial media untuk menjadi saluran informasi," ia menambahkan
Baca juga: Laporan Pelanggaran Pemilu dari Masyarakat Lebih Banyak dari Temuan Bawaslu
Bagja juga menjelaskan adanya hoaks dan disinformasi yang menjadi langganan empuk untuk Pemilu.
Sehingga, dia menegaskan Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) di 29 negara untuk melakukan pengawasan melekat atas laporan yang diterima.
"1.750.474 warga Indonesia yang masuk daftar pemilih di Luar Negeri, kami harap memakai haknya dengan baik tidak termakan hoaks dan memilih dengan pasti," kata dia.