Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi terkait beredarnya rekaman percakapan diduga unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Maruli menjelaskan saat ini banyak kejadian di mana pihak-pihak tertentu melakukan manipulasi sehingga seolah-olah pihak tertentu mengarahkan dukungan kepada paslon tertentu.
Maruli memnta perwira menengah TNI AD ke atas untuk berpikir puluhan kali sebelum membuat pernyataan di depan orang.
Hal tersebut disampaikannya usai bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat pada Senin (22/1/2024).
"Itu sangat berbahaya. Karena nanti orang merekam. Seperti saya saja berkomunikasi ditelepon ngeri-ngeri sedap sekarang. Karena nanti direkam, diedit, munculnya suara saya," kata dia.
"Jadi tetap kami pasti tindaklanjuti nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti," sambung dia.
Ia pun menegaskan tak segan untuk menonjobkan anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Bahkan, kata dia, TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal di antaranya melalui perangkat intelijen.
Maruli juga berkomitmen untuk melakukan respons secara cepat terkait hal tersebut.
"Secara intelijen kami sudah ada mengarah karena satu suku lah, sudah ngomong lah, segala macam, dan kami punya bukti. Kita tidak ekspos media langsung kita lakukan tindakan," kata dia.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Terkejut Relawan Palti Hutabarat Ditangkap Bareskrim Imbas Dugaan Penyebaran Hoaks
Ia pun membuka pengaduan terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajaran.
Bagi awak media yang menemukan dugaan-dugaan serupa, kata dia, bisa melaporkannya kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan jajarannya.
Ia pun langsung menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada jajaran bawah.
"Nanti tolong disosialisasikan juga ya para Kapendam, Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan," kata dia.
Baca juga: Sederet Pembelaan TKN saat Gibran Dikritik Banyak Gimik hingga Kurang Beretika di Debat Cawapres
Diberitakan sebelumnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.Ia mengatakan, pihaknya telah memeriksa laporan tersebut.
Hal tersebut disampaikannya usai Deklarasi Pengawasan Persidangan Pemilu dan Pilkada untuk Peradilan yang Jujur dan Adil digelar di Hotel Arya Duta Jakarta pada Rabu (17/1/2024).
"Kami sudah cek ke bawah, kami minta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk takeover (ambil alih) dulu, untuk dilakukan supervisi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Batu Bara," kata Bagja.
Diberitakan sebelumnya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menelusuri sejumlah dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).
TPN Ganjar-Mahfud menyerahkan tiga laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN di tiga tempat ke Bawaslu.
Satu di antaranya terkait beredarnya diduga percakapan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara.
Direktur Penegakan Hukum dan dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdhal Kasim, mengatakan dalam percakapan tersebut terdapat suara diduga sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
"Dalam percakapan itu ada Bupati Batubara dan kemudian Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian ada Kapolres dan lain-lain," kata dia di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Selasa (16/1/2024).
“Yang kalau kita dengar isi pembicaraan tersebut, isinya intinya mengarah kepada pemenangan paslon 02 di Kabupaten Batu Bara tersebut,” sambungnya.