Baca tanpa iklan
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan, keunggulan contract farming ini menyediakan 'plafon bawah' dan 'plafon atas' sehingga petani dan pembeli mendapatkan kepastian.
"Pola seperti ini yang akan kita lakukan, bukan dengan food estate yang dalam kenyataannya membuka lahan baru, punya dampak lingkungan sementara bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh, uang negara dialokasikan dan tidak kembali dengan optimal."
"Jadi kami percaya dengan pola contract farming ini InsyaAllah bisa dilakukan di Gorontalo sehingga petani di sini memiliki rasa tenang atas produk pertaniannya," tuturnya.
Kemudian, ketika menjawab keluhan petani yang mengatakan pemerintah selalu impor beras saat panen raya, Anies menyebut contract farming akan menyelamatkan masalah itu.
"Ketika panen lalu muncul impor, harga jatuh lalu petani justru mengalami kerugian. Ini yang InsyaAllah akan kami kendalikan sama-sama."
"Kami ingin para petani itu memiliki kepastian harga itu sebabnya contract farming menyelamatkan," ungkapnya.
Anies berpendapat bahwa dengan adanya contract farming, petani akan memiliki rasa aman karena adanya kontrak atas hasil produksi para petani.
"Kami melihat, ketidakpastian itu sistemik artinya bukan sesuatu yang disebabkan oleh pribadi-pribadi tapi keseluruhan tata niaganya menimbulkan ketidakpastian."
"Dengan adanya kerjasama kontrak pembelian hasil panen, Insya Allah itu akan membuat rasa tenang," jelasnya.
Food Estate
Sebagai informasi, food estate adalah kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.
Kebijakan ini masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintahan Presiden Jokowi 2020-2024.
Program ini khusus pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan.
Food estate mencakup berbagai komoditas seperti cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.
Lalu, program ini tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua.
Proyek ini dikerjakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Yulis)