Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak kaget ketika Joko Widodo (Jokowi) menyebut presiden boleh berkampanye mendukung pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

"Tidak. Hanya sebelumnya kan kami berdoa, berharap bahwa beliau dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin," kata Hasto di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: 3 Momen Jokowi Ingatkan Pentingnya Netralitas, Kini Sebut Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak

Hasto menuturkan, pihaknya juga sudah memprediksi jika Presiden Jokowi akan berpihak ke salah satu paslon.

"Sudah diprediksi lama," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Disebut Tak Netral Sejak Tahapan Pilpres 2024 Demi Melanggengkan Kekuasaan

Dia menegaskan, seorang pemimpin diukur dari bagaimana menyiapkan suksesornya melalui proses yang demokratis dan akuntabel.

Meskipun, kata Hasto, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Di mana rakyat bisa menyampaikan pilihannya secara bebas walaupun di situ ada putra dari Bapak Jokowi yang di dalam prosesnya juga masih dikritisi oleh masyarakat karena melalui manipulasi hukum di MK (Mahkamah Konstitusi)," ucapnya.

Dia menjelaskan, pihaknya mencermati tanggapan dari kelompok pro demokrasi hingga akademisi atas pernyataan Jokowi.

Menurut Hasto, mereka mendambakan agar Pemilu 2024 bisa berjalan dengan fair. Karenanya, dia meminta Jokowi harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"(Presiden harus) memastikan agar kedaulatan rakyat betul-betul dikedepankan dengan memilih pemimpin yang memiliki gagasan komitmen kerakyatan keberpihakan pada wong cilik dan mampu bertanggungjawab kepada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," tegasnya.

"Sehingga kekuasaan bukan dikedepankan, tetapi ide gagasan dan track record dari pemimpin itu yang seharusnya dapat diangkat oleh pemimpin nasional kita," imbuh Hasto menambahkan.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, menteri bisa berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu).

Baca juga: Soal Presiden Boleh Kampanye, Elite PDIP: Jokowi Anggota Parpol Mana?

Selain menteri, Jokowi mengatakan presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, Jokowi berpandangan bahwa presiden dan menteri boleh berpolitik.