News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Menteri Bahlil: Siapa Pun Menteri Investasi, Jangan Bubarkan Hilirisasi

Editor: Content Writer
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menggaungkan hilirisasi demi memperluas program hilirisasi pemerintah. Hilirisasi tersebut terutama mempertimbangkan cadangan berlimpah nikel dan timah, serta potensi besar energi baru dan terbarukan Indonesia.

Atas gagasan Gibran tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun angkat bicara. Dia menyampaikan paparan realisasi investasi progresif selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahlil mengatakan kebijakan itu harus terus dijalankan setelah dirinya selesai menjabat.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Bahlil mulanya menyampaikan realisasi investasi bidang hilirisasi di tahun 2023. Dia mengatakan total realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan 26,5 persen dari total realisasi investasi periode Januari-Desember 2023.

Baca juga: Menteri Bahlil: Indonesia Bisa Mundur Lagi Tanpa Kebijakan Hilirisasi

"Bapak Ibu semua, hilirisasi ini dalam periode 2023, itu kurang lebih sekitar 26,5 persen dari total realisasi investasi kita Rp 1,417 triliun," kata Bahlil.

Bahlil menegaskan, realisasi investasi di bidang hilirisasi harus terus ditingkatkan hingga periode pemerintahan selanjutnya.

"Dan idealnya harusnya ke depan, minimum harus 45 persen. Jadi kami harus mencari target penambahan 19 persen," katanya.

Dengan demikian, dia meminta menteri investasi yang selanjutnya agar tetap melanjutkan kebijakan ini. Dia mengingatkan jangan sampai hilirisasi dibubarkan.

"Jadi besok siapa pun yang menjadi Menteri Investasi maka tugas dia adalah melanjutkan dari 26 persen menjadi 45 persen. Bukan mengaburkan atau membubarkan hilirisasinya. Karena kalau tidak, ini berbahaya," kata dia. (*)

Baca juga: Fitnah dan Hoaks Semakin Meningkat, TKN Prabowo Gibran Imbau Masyarakat Berhati-hati

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini