TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menanggapi sejumlah pihak yang menyatakan bahwa akademisi tidak perlu berpolitik.

Ini mengingat, belakangan ini marak universitas yang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Anies, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, justru akademisi memegang peranan penting.

Di tengah masyarakat yang kala itu buta huruf, kaum terdidik menjadi garda terdepan perubahan.

"Dalam sejarah perjalanan Indonesia, masyarakat intelektual selalu menjadi garda terdepan perubahan.

Yang mendirikan republik ini adalah orang-orang yang bersekolah, di saat 95 persen penduduk buta huruf," ujarnya pada wartawan di Jakarta, Minggu (4/2/2023).

Baca juga: Momen Pendukung Anies-Muhaimin Salam 4 Jari ke Supporter Ganjar-Mahfud

Anies lantas mencontohkan, salah satu bukti keterlibatan kaum intelektual dalam kemerdekaan Indonesia ialah dengan menjadi anggota BPUPKI.

Karena itulah, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini menilai bahwa sah-sah saja jika akademisi membicarakan soal kondisi politik di Indonesia. Ini, menurutnya, sama saja seperi membicarakan kondisi ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa apa yang disampaikan para akademisi ini bukan berarti mereka menjadi bagian dari politik kepartaian atau kepemiluan. Mereka, kata dia, tetaplah pihak yang netral.

"Justru ketika ada masalah dan kampus diam, malah kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah wujud tanggung jawab konstitusional," katanya.