Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada Pemilu 2024 ini.
Kritikan ini dikhawatirkan akan menjadi awal dari kejatuhan Presiden Jokowi.
Seperti diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi.
Ari Junaedi menilai kritikan ini merupakan bentuk keprihatinan dari berbagai civitas akademika terhadap kondisi demokrasi di Indonesia dalam Pemilu 2024.
Baca juga: 9 Guru Besar dan Dosen Unpad Kritik Jokowi di Seruan Padjadjaran: Krisis Kepemimpinan Tanpa Etika
Keprihatinan tersebut menunjukkan betapa muaknya para intelektual dengan praktik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyimpang.
"(Ini) adalah gambaran betapa muaknya para intelektual dengan praktik-praktik kenegaraan yang menyimpang," kata Ari kepada Tribunnews.com, Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, suara dari civitas akademika adalah wujud kejernihan kaum cerdik pandai yang menganggap rezim saat ini “keblinger” dengan kekuasaan.
"Saya khawatir jika rezim ini begitu bebal dengan suara-suara keprihatinan kaum cerdik pandai akan menjadi awal kejatuhan Jokowi," ujar Ari.
Ari menegaskan, Jokowi tidak pernah belajar dari rezim Soeharto yang jatuh karena mengingkari suara-suara rakyat.
"Saya membandingkan suasana sekarang ini mirip dengan kondisi Soeharto menjelang lengser. Jokowi begitu terbuai dari suara-suara palsu para menteri yang menjadi penjilat," ucapnya.
Dia berpendapat, Jokowi di akhir pemerintahannya tidak memperkuat legacy-nya.
"Jika dulu Jokowi dikenang sebagai bapak pembangun infrastruktur, justru keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkelindan dengan hubungan ipar dengan Ketua MK semakin menguatkan label Jokowi sebagai bapak pembangun dinasti keluarga," ungkap Ari.
Baca juga: Petuah Cak Imin hingga Komentar Anies dan Ganjar soal Jokowi Panen Kritik dari Sivitas Akademika
Ari menilai, Jokowi semakin memperlihatkan ambisi kekuasaan keluarga menjelang akhir pemerintahannya.
"Anak dan menantu diberi tempat di panggung politik dengan mengabaikan etika," ucapnya.