Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MATARAM - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti pembagian bantuan sosial atau bansos jelang pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang.
Diketahui pembagian Bansos yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan ini menuai sorotan.
Hal tersebut dikarenakan, pembagian Bansos yang dilakukan presiden dilakukan pada masa Pemilu 2024.
Terlebih, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini berstatus sebagai calon wakil presiden nomor urut 02 mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Menyikapi hal tersebut, Anies Baswedan menegaskan bahwa pejabat negara yang berada di tingkat tertinggi seharusnya memberi contoh.
Anies memberi contoh dulu ketika kementerian dan pemerintah membagi bansos selalu diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu dilakukan agar pembagian Bansos tepat sasaran.
Baca juga: Airlangga Sebut Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Ganjar Pranowo Ingatkan Rasa Malu
"Apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan orang yang berhak. Nah kalau lurah, camat, dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh," kata Anies kepada wartawan usai melakukan kampanye akbar di Mataram, NTB, Selasa (6/2).
Anies beranggapan kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh secara acak, nantinya pejabat yang di bawah bisa memberikan Bansos secara acak dengan asumsi pejabat di atasnya bisa melakukan secara acak.
Baca juga: Anies: Saya Yakin Penerima Bansos Akan Makin Hati-hati Beri Dukungan di Pilpres, Pakai Hati Nurani
"Kenapa, karena bansos itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak," ujar Anies.
Anies menilai prinsip utama revolusi mental adalah pemimpin sebagai panutan dan pemimpin sebagai contoh.
“Nah itu kita laksanakan," katanya.
Anies Disambut Pendukungnya di NTB
Diketahui Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di Lapangan Karangpule Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/1/2024).
Dalam pidato politiknya, Anies yakin masyarakat NTB yang datang mengikuti kampanye akbar diriny karena hati nuraninya tergerak, bukan mendapat bayaran.
"NTB luar biasa. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan jenis orang-orang yang berkumpul karena bayaran. Di sini bukan orang-orang yang bisa dibeli harga dirinya," ujar Anies.