Baca tanpa iklan
Hal itu disampaikannya usai rapat intern di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
"Sebagai negara demokrasi, kita hargai saja pendapat masing-masing orang. Itu kan semua orang punya kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum termasuk civitas akademik. Ya engga apa apa," katanya.
Meski begitu, Bahlil mengatakan bahwa setiap persepsi harus didasari fakta atau bukti. Selain itu, tuturnya, harus ada dasar hukumnya.
Dia kemudian mengingatkan kampus juga harus dijaga muruahnya dari kepentingan politik.
"Coba lihat, di beberapa foto katanya civitas akademik independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Yang bener aja, Bos. Jadi maksud saya, ya, buatnya itu yang enak lah," sambungnya.
Namun, Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tak masalah dengan kritik yang dilayangkan oleh sejumlah civitas academica itu.
"Tapi Pak Jokowi engga apa apa, santai-santai saja," terangnya.
Daftar Civitas Academica Kritik Jokowi
Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi kampus pertama yang menyampaikan keresahannya soal situasi perpolitikan Tanah Air.
Langkah itu kemudian disusul oleh Universitas Islam Indonesia (UII) dan kampus-kampus lain. Berikut daftarnya:
1. UGM, 31 Januari 2024
2. UII, 1 Februari 2024
3. Universitas Khairun Ternate, 1 Februari 2024
4. Unand, 2 Februari 2024
5. UIN Sunan Kalijaga, 2 Februari 2024