TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut ini adalah profil singkat ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi kepada Ketua KPU RI.

Seperti diberitakann, DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya pada hari ini, Senin (5/2/2024).

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Pemberian sanksi dibacakan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama, enam Anggota KPU RI juga turut diberi sanksi peringatan keras.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam ruang sidang di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Berikut ini adalah profil singkat Ketua dan Anggota DKPP

1. Ketua DKPP Heddy Lugito

Dikutip dari situs DKPP, pria kelahiran Boyolali, 5 Juli 1960 ini merupakan wartawan senior di tanah air. Mengawali karir sebagai jurnaslis di Majalah Tempo pada 1987 – 1994.

Karir Heddy Lugito bekembang pesat setelah pindah ke Majalah Gatra pada 1994. Sejumlah posisi pernah diembannya, mulai dari Staf Redaksi (1994 – 1996), Redaktur (1996 – 1999), Redaktur Pelaksana (1999 – 2002), dan Redaktur Eksekutif (2002 – 2006).

Heddy juga aktif diberbagai organisasi atau serikat media. Tercatat di tahun 2009 – 2017 menjadi Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat dan sebagai Sekertaris Jenderal Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Indonesia (2014 – 2018).

Di luar aktivitasnya sebagai wartawan, Heddy pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa BUMN, antara lain Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) pada 2015-2019.

Pada 2021, dipercaya sebagai Komisaris Independen PT Pertani (Persero). Kemudian sebagai Komisaris Idependen PT Sang Hyang Seri (Persero).

Namun, dua hari setelah ditetapkan sebagai Ketua DKPP RI, Heddy mungundurkan diri sebagai Komisaris PT Sang Hyang Seri, sebagai bentuk komitmennya menjaga marwah DKPP dan demokrasi yang bermartabat.

“DKPP tidak boleh ‘dimadu’,” tegasnya.

Sebagai informasi, Heddy Lugito dilantik sebagai Anggota DKPP RI dari Unsur Masyarakat periode 2022 – 2027 di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/9/2022). Selanjutnya secara aklamasi, Heddy terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua DKPP.

2. Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah

Muhammad Tio Aliansyah lahir di Jakarta, 9 September 1974. Ia tumbuh besar dan meniti karir di Provinsi Lampung.

Pria yang akrab disapa Tio ini mengawali karir kepemiluannya dengan menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Lampung Utara pada Pemilu 1999. Saat itu, ia masih terdaftar sebagai mahasiswa di STIH Muhammadiyah Lampung.

Kemudian, ia menjadi Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara selama dua periode (2003-2008 dan 2008-2014). Pria yang gemar meminum kopi ini meningkatkan karirnya dengan menjadi Anggota KPU Provinsi Lampung untuk periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Karir kepemiluan yang dirintis dari bawah, mulai dari tingkat ad hoc sampai tingkat provinsi, tentu membuat Tio sangat paham dengan teknis-teknis penyelenggaraan pemilu.

Tio pun pernah menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI unsur KPU Provinsi pada 2019-2021.

Tio dipercaya menjadi Anggota DKPP periode 2022-2027 yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 7 September 2022. Ia merupakan Anggota DKPP yang dipilih oleh DPR.

Tio menjadi Anggota KPU tingkat Provinsi pertama yang dilantik menjadi Anggota DKPP selama 10 tahun lembaga ini berdiri.

3. Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo

Ratna Dewi Pettalolo. Perempuan kelahiran Palu, 10 Juni 1967 ini sudah berkecimpung di dunia kepemiluan sejak tahun 2009.

Dimulai dengan menjabat sebagai Ketua Panwas Pemilu Kota Palu. Kinerjanya telah teruji dengan sejumlah pemilu, antara lain Pemilu Tahun 2009, Pilkada Kota Palu Tahun 2010, dan Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah 2011.

Karir perempuan yang karib disapa Dewi dalam pengawasan kepemiluan tidak pernah surut. Tahun 2012 – 2017 terpilih sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian naik ke pentas nasional dengan menjadi Anggota Bawaslu RI Periode 2017 – 2022.

Sejumlah penghargaan diperoleh Dewi selama menjadi pengawas pemilu. Antara lain Pengawas Pemilu Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (2009) dan Bawaslu Award (2015).

Dewi kemudian dipercaya menjadi Anggota DKPP RI Peridoe 2022 – 2027. Namun, terlebih dahulu ia pernah menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tengah dari unsur Bawaslu (2014 – 2016) dan Anggota DKPP RI Ex Officio Bawaslu (2017 – 2018).

3. Anggota DKPP J Kristiadi

Peneliti kawakan, akademisi, dan penulis. Tiga profesi ini adalah representasi Dari J. Kristiadi.

Sejak lahir pada 24 Maret 1948, J. Kristiadi tumbuh dan mengenyam pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1976.

Nama besarnya telah dirintis sejak 1983, saat ia memulai menjadi peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Di lembaga think thank ini, J. Kristiadi telah menempati sejumlah posisi strategis, antara lain Ketua Departemen Politik (1991-1999), Wakil Direktur Eksekutif (1999-2004), dan Sekertaris Yayasan CSIS (2005-sekarang).

Sentuhan dengan dunia kepemiluan juga pernah dirasakannya dengan menjadi konsultan untuk Jaringan Pemantau Pemilihan Rakyat (JPPR) di tahun 2000-2004.

Pada 7 September 2022, suami dari Anastasia Soemiyati ini dilantik menjadi Anggota DKPP Periode 2022-2027 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Bersama Heddy Lugito, Ratna Dewi Pettalolo, M. Tio Aliansyah, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

4. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Ia lahir di Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada 21 November 1970. Pria yang akrab disapa Raka Sandi ini tumbuh besar di Kabupaten Jembrana.

Raka Sandi mendapat gelar Sarjana Teknik di Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 1999.

Selepas lulus dari UGM, ia bergelut di dunia pendidikan, yaitu Direktur Lembaga Pelatihan Teknologi Informasi dan Manajemen (LPTIM) Ganesha Guru di Denpasar (1999-2004) dan Direktur Politeknik Ganesha Guru, Denpasar (2002-2004).

Karir kepemiluan Raka Sandi dimulai pada 2008, di mana ia menjadi Anggota KPU Provinsi Bali (periode 2008-2013).

Selanjutnya, ia terpilih sebagai Ketua KPU Provinsi Bali periode 2013-2018. Setelah dua periode di KPU Provinsi Bali, Raka Sandi “menyeberang” menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Bali periode 2018-2023.

Namun, di tengah jabatannya, ia dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Anggota KPU RI pada 15 April 2020. Raka Sandi menggantikan posisi Wahyu Setiawan.

Raka Sandi dipilih menjadi Anggota DKPP periode 2022-2027 oleh DPR. Raka Sandi adalah putera Bali pertama yang menjadi Anggota DKPP. Ia juga menjadi Anggota DKPP pertama yang pernah menjadi Anggota KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.

Sebelumnya, Raka Sandi juga pernah menjadi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Bali dari unsur KPU pada periode 2015-2016 dan 2016-2017.

5. Anggota DKPP Yulianto Sudrajat

Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom, Pria kelahiran Sukoharjo, 9 Juli 1973 ini adalah alumnus Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.

Saat menjadi mahasiswa tahun 1993, Yulianto aktif sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan llmu Komunikasi FISIP Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Julianto juga tercatat aktif di beberapa kegiatan organisasi seperti Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang GMNI Surakarta tahun 1996.

Terkait pengalaman kepemiluan, khususnya sebagai komisioner KPU dijalaninya saat menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Sukoharjo selama dua periode, yakni tahun 2008 − 2018.

Kariernya di lembaga penyelenggara pemilu (KPU) meningkat dengan terpilihnya Yulianto sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018 − 2023.

Julianto tercatat juga sebagai Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia tahun 2019-2020.

Saat ini Yulianto Sudrajat menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) periode 2022-2027.

Berdasarkan surat Nomor 118/SDM.13-ST/ tanggal 26 April 2022 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio Unsur KPU, maka pergantian anggota DKPP ex officio unsur KPU yang semula atas nama Pramono Ubaid Tantowo, M.A menjadi Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.Ikom berlaku mulai pada tanggal 26 April 2022.

6. Lolly Suhenty

Ibu tiga orang anak ini kelahiran Cianjur, 28 Februari 1978 ini bukan orang baru di dunia kepemiluan.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat.

Lolly menjadi satu-satunya perempuan terpilih sebagai Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027 yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 April 2022. Kemudian dipercaya sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas.

Lolly juga pernah menjadi Tenaga Ahli DPD RI, Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parlemen RI, Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan Parelemen DPD RI, dan Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

Berdasarkan surat nomor 336/KP.01.03/K105/2023 tentang Pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ex Officio Unsur Bawaslu tertanggal 5 Mei 2023, dilakukan pergantian Anggota DKPP Ex Officio Unsur Bawaslu dari Puadi, S.Pd., MM kepada Lolly Suhenty, S. Sos.I., M.H.