TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat menyampaikan peringatan kepada Presiden Jokowi, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

Mereka meminta agar aparat menjaga proses demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu benar-benar berlangsung jujur dan adil (jurdil).

Baca juga: Seniman hingga Budayawan Ikut Aksi Jalan Mundur di Yogya, Simbolikan Kemunduran Demokrasi

"Pemilu harus jurdil, menghasilkan suara rakyat, menghasilkan tokoh yang dipilih oleh rakyat, bukan melalui kecurangan atau konspirasi," kata Adhi Massardie, Jubir Gerakan Penyelamat Demokrasi dan Keadilan Rakyat, dalam konperensi pers di NAM Center, Kemayoran, Jakarta, Jumat (9/2/2024) sore.

Mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid itu meminta pemerintah memperhatikan suara-suara yang disampaikan kalangan kampus, masyarakat sipil, tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh-tokoh agama terhadap pelaksanaan demokrasi di tanah air yang cenderung menyimpang.

Untuk itu, Adhi meminta hentikan dulu iklan Pemilu Damai sebelum azas Jurdil betul-betul dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Baca juga: Awasi Potensi Kecurangan Pemilu 2024, Eep Saefulloh Gagas Aplikasi Warga Jaga Suara

Pemerintah Kelewatan

Terkait maraknya suara kerisauan dari kalangan kampus itu, Mantan Mensos Bachtiar Chamsyah mengatakan, kondisi saat ini seperti tahun 1966 saat Bung Karno yang saat itu sudah ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup akan jatuh.

Kondisi yang sama juga terjadi pada 1998 saat Pak Harto hampir-hampir seperti Presiden seumur hidup.

"Kampus-kampus bergejolak itu artinya ada kondisi berbahaya bagi masa depan bangsa," tutur Bahtiar.

Sementara mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko menyoroti kekuasaan Presiden Jokowi yang kelewatan, mengatur perubahan konstitusi untuk mempertahankan kekuasaannya melalui pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

"Kami akan selamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat," tegas Soenarko seraya menambahkan, pihaknya akan melakukan segala cara untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Soenarko menyebut Jokowi tidak tahu malu jika tidak mendengar keprihatinan publik yang disampaikan kalangan kampus dan tokoh-tokoh masyarakat.

Adhi Massardie menambahkan, ia merasa akan ada 'goro-goro' atas sikap cuek Presiden Jokowi terhadap suara keprihatinan kalangan kampus, tokoh-tokoh nasional, dan para pemimpin agama.

Jika terjadi sesuatu, Adhi Massardi mengingatkan tugas TNI dan Polri adalah mengamankan Presiden bukan kekuasaan.

"Kekuasaan itu milik rakyat, bukan Presiden atau Pemerintah," tegas Adhi Massardi.

Sejumlah tokoh hadir dalam kesempatan itu antara lain Ahmad Yani (Pengacara), Prof. Hafidz Abbas (mantan Ketua Komnas HAM), dan Syahganda Nainggolan (SMC), Edy Mulyadi (Aktivis) dan Hendry Harmen.