Baca tanpa iklan
"Kami sudah menginformasikan kepada yang memasang untuk dimintai menurunkan. Tapi ada juga dipasang di pohon randu, itu kan agak sulit kita turunkan (sehingga) bekerjasama dengan Satpol PP (untuk menurunkan APK)," ujarnya.
Ada Lebih dari 21 Ribu TPS Dekat Posko Pemenangan Paslon
Selain terkait pelanggaran, Bagja juga menyoroti soal lokasi TPS untuk pencoblosan.
Dari seluruh total TPS yang tersebar, dia mengungkapkan ada sekitar 21.947 TPS berlokasi dekat dengan posko pemenangan paslon peserta Pilpres.
Awalnya, Bagja menyampaikan sebanyak tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi dan satu indikator yang tidak banyak terjadi tetapi perlu untuk diantisipasi.
Dari indikator yang paling banyak terjadi, Bagja mengungkapkan paling tinggi adalah terdapat pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah tidak memenuhi syarat yaitu sejumlah 125.224 TPS.
Lalu, ada 119.796 TPS terdapat pemilih tambahan (DPTb), dan terdapat 38.595 TPS terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.
Kemudian, adapula 36.236 TPS terkendala jaringan internet, 21.947 TPS berdekatan dengan posko pemenangan paslon, 18.656 TPS terdapat potensi data pemilih khusus (DPK), dan 10.794 TPS di wilayah rawan bencana.
Terkait puluhan ribu TPS yang berdekatan dengan posko pemenangan paslon, Bagja khawatir akan timbul kecurangan hingga mobilisasi pemilih saat pencoblos mendatang.
"Suasana di TPS seharusnya tidak boleh terganggu oleh ajakan dan yang lain. Karena baik di masa tenang ataupun di hari pemungutan suara tidak boleh ada kampanye dilakukan pada saat itu.
"Kemudian juga kemungkinan adanya terjadi mobilisasi masa itu potensi terjadi. Dengan demikian, karena terlalu dekat tim pemenangan dan lain-lain ini yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara," ujarnya.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak KPK dan Bawaslu Usut Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat Mirage
Bagja mengungkapkan, hal tersebut perlu diantisipasi dengan pengawasan ketat serta partisipasi masyarakat untuk memantau jalannya pemilu.
"Dianjurkan agak lebih baik jauh dari rumah tim nasional pemenangan dan lain-lain. Tapi kalau pun sudah demikian, maka harus ada perhatian khusus dari teman-teman pengawas dan juga pemantau.
"Juga masyarakat agar menjaga kondusifitas dan juga pelanggaran-pelanggaran adanya mobilisasi dan lain-lain," jelasnya.